PDIP tuding KPU Bali lakukan kejahatan Pilkada

PDIP mengancam akan menggugat KPU Bali ke Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

PDIP menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali telah melakukan kejahatan dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Bali. PDIP mengancam akan menggugat KPU Bali ke Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ketua tim hukum DPP PDIP Arif Wibowo menegaskan, tudingan itu berdasarkan pada hasil rekapitulasi suara baik di tingkat TPS, desa, kecamatan sampai kabupaten. "KPU telah mengingkari mekanisme korektif rekapitulasi suara," kata Arif kepada wartawan di Denpasar, Kamis (24/5).

Menurut Arif, sesuai peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, KPU wajib menindaklanjuti protes itu, bahkan memungkinkan digelar penghitungan ulang. "Kami tidak ngotot menang, hanya butuh keadilan dan kejujuran," tegas dia.

Arif menambahkan, pihaknya ingin mengingatkan KPU agar tidak mengambil keputusan yang tidak sah dan melawan hukum. "Kami sudah siapkan pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu," tandasnya.

Salah seorang saksi dari PDIP, Agung Sudana mencontohkan kejahatan pilkada di Tabanan, KPU setempat melarang tim data untuk ikut masuk bersama saksi dari PDIP dalam rapat. "Dalam rapat, kami sampaikan protes karena hasil rekapitulasi suara tidak sesuai dengan data yang ada di kami. Kami lalu minta data dikonfrontir, tapi KPU menolak," ujar Agung.

Kemudian saksi PDIP di Badung, Made Duama mengatakan KPU meminta saksi PDIP mencatat beda hasil perolehan suara ke dalam formulir gugatan ke Mahkamah Konstitusi. "Kami lalu putuskan menolak menandatangani berita acara pleno," jelas Made.

Diketahui, dua kandidat Pilgub Bali, Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan dan pasangan I Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta mengklaim unggul dalam hasil perolehan suara.