PDIP tak mau isu menteri remehkan Jokowi dikaitkan dengan reshuffle

"Jangan dilihat sisi politiknya dulu. Mari kita positif thinking, apa yang dia sinyalir itu fakta. Menghina menyerang."

2015-07-02 13:01:32

Reshuffle kabinet

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak mau disebut isu menteri yang remehkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai langkah mendepak salah satu menteri dari kabinet. Hanya saja, isu ini untuk mengingatkan bahwa menteri seharusnya patuh kepada Presiden.

Wasekjen PDIP Ahmad Basarah menegaskan, menteri yang menghina presiden itu tidak paham dengan Nawa Cita. Apalagi, penghinaan itu terekam dan dapat dibuktikan, bukan isapan jempol belaka.

"Justru kita harus pikirkan, ada menteri yang tidak mengerti Nawa Cita Presiden. Kemudian rekaman itu fakta dan suara itu adalah suara menteri," kata Basarah di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/7).

Basarah tak mau isu ini dikaitkan dengan politik, khususnya reshuffle kabinet untuk 'menendang' seseorang. Dia menyebut, penghinaan ini penting diungkap ke publik karena berkaitan dengan jalannya pemerintahan.

"Jangan dilihat sisi politiknya dulu. Mari kita positif thinking, apa yang dia sinyalir itu fakta. Menghina menyerang," simpulnya.

Basarah mendukung langkah Mendagri Tjahjo Kumolo yang mengungkap isu ini pertama kali. Meskipun Tjahjo tidak menyebut secara gamblang siapa menteri itu.

"Justru karena Pak Tjahjo mempertimbangkan aspek politiknya. Dia kan Mendagri yang dilecehkan atasannya," tukasnya.

Adapun, Basarah membantah langkah Tjahjo dan PDIP yang menyerang salah seorang menteri itu ada kaitannya dengan usulannya yang berharap partainya mendapatkan tambahan lima jatah menteri.

"Tidak ada kaitannya," elaknya.

Sebelumnya, Tjahjo menyebut ada satu menteri yang mengecilkan Jokowi. Sampai saat ini, belum ada yang mengatakan secara jelas nama dan siapa menteri yang berani menghina atasannya itu.

Politikus PDIP Masinton Pasaribu hanya memberikan clue jika menteri itu ada seorang wanita yang bekerja di sektor ekonomi. Tudingan tersebut mengarah kepada Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini sendiri sudah membantah dan menantang agar bukti tersebut dibeberkan saja.

(mdk/rnd)