PDIP Sebut Jokowi Telah Miliki Program Untuk UKM Namun Terkendala Pemerataan
Dia mengakui ada kendala pemerataan ke seluruh Indonesia karena masalah anggaran. Masyarakat harus bersabar menunggu giliran. Maka itu dia berharap Jokowi terpilih kembali agar dapat melanjutkannya.
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Eriko Sotarduga menegaskan Presiden Joko Widodo sudah menyiapkan program bagi usaha kecil menengah (UKM). Sehingga seharusnya Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno tak perlu menanyakan soal kepastian hukum agar bisnis UKM bisa berkembang.
"Karena Pak Joko Widodo datang dari masyarakat kecil, datang dari usaha kecil juga, beliau dulu profesional kemudian menjadi pengusaha, dimulai usaha kecil, pengusaha mebel hingga sekarang sedemikian besar memahami apa esensi kesulitan yang dirasakan masyarakat kecil oleh kalangan menengah dan mikro dan ini tentu program ini sudah disiapkan," katanya saat menemui UKM peyek di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (19/1).
Dia mengakui ada kendala pemerataan ke seluruh Indonesia karena masalah anggaran. Masyarakat harus bersabar menunggu giliran. Maka itu dia berharap Jokowi terpilih kembali agar dapat melanjutkannya.
"Kenapa kita ingin menginginkan Pak Joko Widodo satu kali lagi, karena memang untuk menuntaskan hal ini, menyelesaikan program-program permasalahan yang ada di usaha kecil menengah mikro," jelasnya.
Soal pendanaan, kata Eriko, Jokowi sudah memiliki program, seperti kredit usaha kecil, kredit usaha rakyat. Namun, khusus di Jakarta dia akui ada persoalan perizinan di Jakarta.
Maka itu dia meminta Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta untuk memfasilitasi pengusaha kecil. "Nah ini juga yang kita fasilitasi dengan DPRD DKI ada mas Gembong juga supaya perizinan bersama-sama," tutup Eriko.
Baca juga:
Relawan Energy 01 Siap Dirikan 624 Posko Pemenangan Jokowi-Ma'ruf
Hasto Apresiasi Pergerakan KPP Kampanyekan Jokowi-Ma'ruf Secara Swadaya
Bantah 'Menyerang', TKN Sebut Jokowi Hanya Uji Komitmen Prabowo Berantas Korupsi
Kubu Jokowi Tak Masalah Debat Capres Tanpa Kisi-Kisi
Soal Debat Perdana, KPU Dinilai Gagal Penuhi Janji ke Masyarakat