PDIP Puji SBY soal Instruksi Agar Kader Tak Ikut Kegiatan Inkonstitusional

PDIP Puji SBY soal Instruksi Agar Kader Tak Ikut Kegiatan Inkonstitusional. Hasto meminta semua pihak menghormati tahapan pemilu. Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf itu juga mengingatkan sudah ada deklarasi pemilu damai yang sudah disepakati dua kubu.

Sekretaris PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memuji sikap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, SBY mengeluarkan surat edaran untuk kadernya supaya tidak ikut serta dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi.

Hasto menilai surat tersebut menunjukkan karakter sejati pemimpin. Instruksi tersebut dia apresiasi.

"Surat yang sangat baik kami berikan apresiasi, dan ketaatan kita pada konstitusi menunjukkan karakter sejati dari pemimpin itu," kata Hasto di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (19/4).

Sependapat dengan SBY, Hasto meminta semua pihak menghormati tahapan pemilu. Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf itu juga mengingatkan sudah ada deklarasi pemilu damai yang sudah disepakati dua kubu.

"Jadi mari kita bersama sama hormati seluruh tahapan tahapan, terlebih sudah ada tanda tangan untuk deklarasi damai, mau menang atau kalah semua menerima karena semua itu adalah untuk indonesia kita," kata Hasto.

Sebelumnya, SBY mengeluarkan instruksi pascapemilu 2019. Instruksi tersebut meminta kadernya tidak ikut kegiatan bertentangan dengan konstitusi. Serta, SBY meminta pejabatnya yang berdinas di Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin membenarkan soal surat instruksi SBY tersebut. Menurut Amir, inti pesan SBY itu agar tetap mengawal hasil Pemilu 2019 sesuai Undang-undang.

Dalam surat perintah SBY yang diterima merdeka.com, surat itu ditujukan kepada Sekjen Partai Demokrat, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.

Amir belum bisa memastikan, alasan di balik dikeluarkannya perintah tersebut. Dia hanya bisa memastikan petinggi Demokrat akan segera dipanggil untuk bertemu Presiden ke-5 RI ini.

"Kami lagi menunggu ini kemungkinan dalam waktu dekat kami akan dipanggil dalam waktu dekat dan disitulah segala sesuatu menjadi lebih jelas," ujar Amir.

Namun dia menilai surat perintah SBY ini sebagai sesuatu yang lumrah. Sehingga tak perlu lagi dilebih-lebihkan.

"Saya kira dengan nalar yang wajar ya tentunya kami membaca situasi saat ini jadi sangat wajar untuk kita. Saya kira wajar-wajar sekalilah. Mengingat itu saya kira sangat wajar," ucapnya.