PDIP minta Setya Novanto dan Fadli Zon hati-hati bersikap

"Pertemuannya dengan Donald Trump, seharusnya tidak boleh berpihak karena dia belum diputuskan Partai Republik."

2015-09-08 08:31:00

Rombongan DPR hadiri kampanye Pilpres AS

Kehadiran Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) Setya Novanto dalam konferensi pers calon presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai kontroversi. Alhasil, sejumlah anggota DPR melaporkan Setya ke Mahkamah Kehormatan DPR (MKD).

Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan materi pelaporan ke MKD bukan hanya mengenai kedatangan Setya ke kampanye Trump, adapula pertemuannya dengan Jaksa Agung yang dilakukan tertutup dan dinilai melangkahi keputusan paripurna.

"Setya memanggil Jaksa Agung dengan nama DPR sebagai sesuatu yang tidak elok dan etis. Kemudian pertemuannya dengan Donald Trump, seharusnya tidak boleh berpihak karena dia juga belum diputuskan Partai Republik AS sebagai calon presiden. Pimpinan DPR harus berhati-hati dalam bersikap," kata Masinton ketika dikonfirmasi merdeka.com, Jakarta, Selasa (8/9).

Menghadapi pimpinan dewan Setya terseret banyak masalah, membuka kesempatan luas UU MD3 tentang pengocokan pimpinan dapat terlaksana. Mengingat, sejumlah partai mendukung peraturan tersebut termasuk PDIP.

"PDIP enggak mau dipandang punya kepentingan dengan MD3. Kalau ada kocok ulang, alhamdulillah. Tergantung teman-teman maunya bagaimana," terangnya.

Meskipun begitu, Masinton mengelak partainya memiliki kekuasaan besar karena dinilai sebagai partai pemenang pemilu dan berhasil menggaet PAN dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Kita enggak lantas di atas angin yang pasti keberadaannya memperkuat pemerintah. Kita tidak bisa mengambil suara anggota dewan yang lain untuk menyetujui MD3 dengan permainan belakang karena DPR diawasi oleh LSM, media dan masyarakat," jelasnya.

"Maka perbincangan MD3 dengan partai lain mengalir saja, tidak ada deal-dealan macam itu. Kita meletakkan bangsa dan negara dalam merevisi MD3 secara bersama-sama," pungkasnya.

(mdk/tyo)