PDIP minta SBY contoh Megawati berani hadapi Bawaslu

Megawati menghadiri panggilan Bawaslu pada Pemilu 2009 lalu.

2014-04-06 01:17:00

Presiden SBY

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) angkat bicara soal mangkirnya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jumat lalu. Menurut Sekjen DPP PDIP, Tjahjo Kumolo, seharusnya SBY mencontoh sikap Megawati Soekarnoputri yang berani menghadapi panggilan Bawaslu pada Pemilu 2009 lalu.

"Berbagai bentuk klarifikasi yang dilakukan pihak Istana seharusnya dilakukan di Bawaslu sebagaimana halnya hal tersebut pernah dilakukan oleh Bawaslu ketika memanggil Ibu Megawati Soekarnoputri pada tahun 2009 yang lalu," kata Tjahjo lewat keterangan tertulis kepada wartawan, Sabtu (5/4).

Menurut Tjahjo, ketidakhadiran Presiden SBY dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sangat tidak sejalan upaya menegakkan pemilu yang lebih demokratis dan berkeadilan.

"Marilah kita wujudkan keteladanan dan sikap kenegarawanan untuk menghormati institusi penyelenggara pemilu," ujar anggota Komisi I DPR ini.

Menurut Tjahjo, dalih yang diberikan oleh Juru Bicara Presiden bahwa pemanggilan tersebut tidak relevan dengan adanya pengecualian bagi presiden karena ada hak-hak yang melekat, 'merupakan bentuk pencampur-adukan antara posisi SBY sebagai Presiden dan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat'.

"Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Pak SBY sama sekali tidak diizinkan menggunakan fasilitas negara seperti pesawat kepresidenan untuk kampanye di Lampung sebagaimana menjadi materi gugatan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia," kata Tjahjo.

Lebih lanjut Tjahjo mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya terhadap upaya KPU dan Bawaslu guna memastikan pemilu berjalan secara lebih demokratis dan lebih fair, termasuk dari berbagai bentuk ketidakadilan akibat penyalahgunaan fasilitas negara tersebut.

Seperti diberitakan, Bawaslu meminta keterangan dari Partai Demokrat dan Kementerian Sekretaris Negara terkait laporan adanya penggunaan fasilitas negara dalam kampanye partai besutan SBY itu. Bawaslu telah melayangkan undangan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Mensesneg Sudi Silalahi pada Jumat lalu. Namun, keduanya mangkir.

(mdk/ded)