PDIP DKI lolos verifikasi faktual
Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Adi Wijaya mengatakan, partainya telah lama menyiapkan persyaratan untuk verifikasi ini. Karena itu, dia menilai, wajar jika partainya menjadi yang pertama telah memenuhi syarat.
Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Sumarno mengatakan baru PDI Perjuangan yang lolos verifikasi faktual. Partai pemegang kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta ini lolos tiga persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang.
"Jadi ada tiga hal yang diverifikasi, yakni izin domisili, keterwakilan perempuan dana kepengurusan dan kehadiran pengurus," katanya usai melakukan verifikasi faktual di Kantor DPD PDI Perjuangan, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (29/1).
Sumarno mengungkapkan, selama dua hari ini sudah 6 partai yang diverifikasi. Yakni, Partai NasDem, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, PKS, PPP, dan Hanura. Dia mengingatkan, pengumuman secara resmi partai yang lolos verifikasi faktual akan dilakukan Rabu (31/1).
"Dari partai-partai yang sudah kami verifikasi masih ada kekurangan syarat. Kami berikan waktu sampai besok (Selasa, 30/1) untuk melengkapi persyaratan," jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Adi Wijaya mengatakan, partainya telah lama menyiapkan persyaratan untuk verifikasi ini. Karena itu, dia menilai, wajar jika partainya menjadi yang pertama telah memenuhi syarat.
"Bagi kami mematuhi Undang-Undang sangatlah penting. Partai kami juga telah memenuhi syarat keterwakilan perempuan. Dari 23 pengurus 8 diantaranya perempuan. Ini melebihi syarat 30 persen keterwakilan perempuan," katanya.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Prasetio Edi Marsudi optimis partainya bakal kembali memenangi Pemilu Legislatif di Jakarta. "Kalau dilihat dari hasil verifikasi ini, partai kami paling siap menghadapi Pileg," tegasnya.
Baca juga:
Sekjen PDIP sebut jenderal polisi jadi Pj gubernur hanya dalam waktu singkat
Megawati sindir anggota KPU dan Bawaslu tidak netral
KPU nyatakan PDIP lolos verifikasi faktual tingkat DPP
PDIP sebut Pj Gubernur dari Polri tak langgar UU karena hanya sementara
PDIP akui butuh Puan untuk hadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019