PDIP: Dana pemilu tinggi bikin kontestan terjerumus rentenir hingga perilaku korup
Biaya Pemilu yang mahal, berdampak pada beban biaya yang dikeluarkan peserta Pemilu. Besarnya biaya itu akan memengaruhi perilaku pejabat-pejabat negara yang dipilih dari proses Pemilu.
PDI Perjuangan salah satu partai yang mendorong negara menanggung dana saksi untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Langkah itu dinilai akan menghadirkan Pemilu yang murah bagi para kontestan.
"Negara sudah harus mulai memikirkan dana kampanye yang murah, yang tidak melibatkan anggaran terlalu besar, apalagi jika harus melibatkan para peserta pemilu," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Kamis (18/10).
Biaya Pemilu yang mahal, berdampak pada beban biaya yang dikeluarkan peserta Pemilu. Besarnya biaya itu akan memengaruhi perilaku pejabat-pejabat negara yang dipilih dari proses Pemilu.
"Ketika biayanya besar, maka kemudian akan didorong melakukan berbagai tindakan yang dapat melakukan pelanggaran hukum, seperti tindak pidana korupsi," katanya.
"Sehingga harus mulai dipikirkan bagaimana menghadirkan biaya kampanye yang murah, biaya mengikuti pemilu baik Pilkada dan Pileg, pemilihan presiden yang murah. Agar tidak berdampak lahirnya pemimpin-pemimpin bangsa yang korup," sambungkan.
Dengan biaya Pemilu yang besar, para kontestan akan mencari berbagai sumber pendanaan. Sehingga berpotensi terjebak kepada rentenir, pengusaha hitam dan lain sebagainya. Karena itu memang harus dipikirkan, salah satunya dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan yang bersih.
"Akhirnya begitu menjabat, mereka terjebak dengan berbagai macam situasi yang menyulitkan untuk menjadi penyelenggara negara yang bersih," ucapnya.
Baca juga:
KPU kaji dugaan pelanggaran kampanye caleg yang pakai seragam polisi di Sumsel
PKB setuju dana saksi pemilu masuk APBN 2019, tetapi tak dikelola partai
Dua menteri Kabinet Kerja dilaporkan ke Bawaslu
Ketum PAN setuju jika dana saksi Pemilu dibebankan ke APBN
Zulhas minta Bawaslu pilah pelanggaran kampanye agak tak semua berujung hukum
Kapolda Sumsel ungkap ada Caleg kampanye pakai seragam Polri