PBB dan Gerindra tolak tanda tangan hasil rekapitulasi Jabar

"Ini cacat hukum, penyelenggaraan sudah sejak 9 April tapi pelanggaran baru terbuka sekarang," ujar Saksi PBB

2014-04-24 19:17:49

Pemilu 2014

Rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara pemilu 2014 di tingkat Provinsi Jabar resmi ditutup Kamis (24/4) petang. Namun raihan tersebut tidak sepenuhnya diterima partai politik. Gerindra dan PBB menolak menandatangani berkas acara.

"Kami menolak hasil dan kami keberatan untuk menandatangani," kata Wakil Sekretaris DPD Gerindra Jabar Krisna Hadia Pratama usai ditutupnya rapat pleno di aula KPU Jabar, Bandung, Kamis (24/4).

Menurut dia banyak temuan janggal yang justru diabaikan. Misalnya di Kabupaten Bekasi, jumlah pemilih yang datang ke TPS tercatat 1.453.169. Tapi di catatan KPU 1.463.980. "Kami mengindikasikan adanya penggelembungan suara di sini," ujarnya. Saksi dari Gerindra pun urung menandatangani berkas acara.

Begitu juga dengan PBB yang mana hasil Pileg di Jabar dikatakan gagal. Menurut Wakil Ketua DPW PBB Ahmad Tohari bahwa KPU Jabar cenderung tidak maksimal selaku penyelenggara. Temuan demi temuan Panwaslu yang terjadi menjadi dasar alasan PBB menolak hasil pemilu.

"Ini cacat hukum, penyelenggaraan sudah sejak 9 April tapi pelanggaran baru terbuka sekarang," ungkapnya. Dia pun memilih tidak menandatangani. "Kalau memilih menandatangani artinya saya mendukung kesalahan."

Sementara itu Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat mengaku tidak mempermasalahkan adanya partai yang ogah menandatangani berita acara. Menurut dia, itu tidak akan mempengaruhi hasil secara keseluruhan. "Ini tidak berpengaruh karena rekapitulasi sudah selesai, saksi lain dan komisioner akan menandatangani," ungkapnya.

Kata Yayat, hasil rapat pleno hari ini akan dibawa ke Jakarta untuk kemudian kembali direkapitulasi di tingkat nasional pada 29 April mendatang.

(mdk/hhw)