'Partai Hanura harus dikembalikan ke yang membesarkannya'

Menurut anggota DPD asal Sulawesi Tengah ini kehadiran OSO di DPD saja sudah menyebabkan kepemimpinan menjadi terbelah.

2018-01-17 00:47:00

Konflik Hanura

Konflik yang terjadi di Partai Hanura terkait pemecatan Ketua Umumnya, Oesman Sapta Odang (OSO) juga turut menjadi perhatian dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD. Sejumlah pihak menganggap bahwa pergantian pimpinan diperlukan karena Partai Hanura harus dikembalikan pada 'aslinya' dan dipegang oleh para pendiri sekaligus yang membesarkan partai.

"Jadi memang kepada orang yang sudah membangun, berdarah-darah membesarkan Hanura yang mengerti tentang Hanura, memang kali ini mereka kembali lagi kepada yang genuine. Karena kita tahu sendiri, Pak OSO selama di DPD, selama DPD berdiri maksudnya itu kan independen. Tapi sebagai ketua umum Parpol merangkap juga sebagai ketua DPD sekarang juga merangkap juga Wakil Ketua MPR ini kan sesuatu yang sangat aneh di Indonesia ini," ujar anggota DPD Nurmawati Dewi Bantilan ketika dihubungi Selasa (16/1).

Menurut anggota DPD asal Sulawesi Tengah ini kehadiran OSO di DPD saja sudah menyebabkan kepemimpinan menjadi terbelah. Sebab, dalam aturan tata tertib DPD atau aturan yang lebih tinggi, tidak ada yang mengatur kepemimpinan lembaga negara hanya 2,5 tahun. Saat ini, ia pun sedang mengajukan gugatan hukum di pengadilan.

"Secara politik ya sah-sah saja, tapi kita kan negara hukum sehingga segala sesuatunya itu harus menjunjung tinggi hukum, harus taat pada hukum," kata Nurmawati.

Ia berharap dalam hal ini, Presiden Joko Widodo dapat turun tangan dengan bersikap objektif untuk melihat persoalan yang ada. "Sehingga kalau selama ini konflik dibiarkan, ya kali ini harus benar-benar turun tangan dengan posisi sebagai hukum adalah yang harus ditegakkan, karena kita ini adalah negara hukum," kata Nurmawati.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto mengatakan penyelesaian konflik di Partai Hanura harus bertumpu pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Berdasarkan Anggaran Dasar, penanganan konflik internal partai harus melibatkan dewan kehormatan partai atau mahkamah partai.

Konflik di Partai Hanura mencuat setelah pada Senin (15/1), sebanyak 27 DPD, ratusan dewan pimpinan cabang (DPC) Hanura, dan DPP Partai Hanura menyampaikan Mosi tidak percaya terhadap OSO. Di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal Hanura, Syarifuddin Sudin, mereka menilai bahwa OSO melakukan berbagai kebijakan yang merusak soliditas partai.

Sementara itu, di tempat terpisah, OSO menggelar rapat untuk memecat Sekretaris Jenderal Hanura Syarifuddin Sudding. Sudding dinilai memicu kegaduhan dan merusak marwah partai. Sekjen Hanura selanjutnya dijabat oleh Heri L Siregar.

(mdk/rzk)