PAN tegaskan loyal pada Jokowi, hanya kritis agar pemerintah sukses

PAN tegaskan loyal pada Jokowi, hanya kritis agar pemerintah sukses. Zulkifli Hasan mengklaim partainya loyal terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Menurut dia, PAN bergabung mendukung pemerintah dikarenakan ingin membantu kerja pemerintahan agar sukses.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengklaim partainya loyal terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Menurut dia, PAN bergabung mendukung pemerintah dikarenakan ingin membantu kerja pemerintahan agar sukses, bukan mengincar jabatan menteri.

"Kita dengan Pak Presiden dari awal kita itu ingin mendukung agar Presiden pemerintah sukses. Jadi kita koalisi itu bukan soal menteri, kalau menteri itu kan prerogatif Pak Presiden. Kita ingin sukses seperti negara-negara lain. Rakyat senang, kita senang," kata Zulkifli usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7).

Loyalitas PAN sebagai koalisi pendukung pemerintahan dipertanyakan karena sering berbeda pendapat, bahkan mengkritik keras kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Zulkifli mengatakan, partainya tak bermaksud untuk berbeda sikap. Kritikan, kata dia, bukan berarti disamakan dengan berbeda sikap.

"Kita kalau mengkritisi itu bukan berarti, belum tentu beda dengan pemerintah. Ini harus diluruskan," ujarnya.

Terkait RUU Pemilu, Zulkifli mengatakan, PAN berbeda sikap dengan pemerintah yang ingin ambang batas pencalonan presiden tetap 20/25 persen karena tak ingin mengaitkannya dengan Pilpres 2019. Menurut dia, RUU Pemilu berkaitan dengan nasib partai politik bukan dikaitkan dengan kepentingan Pilpres 2019.

"Lah ini kan menyangkut masing-masing nasib partai. Kalau nasib partai tentu partai akan berjuang. Tidak ada kaitannya dengan Bapak Presiden. Enggak ada kaitannya dengan Pilpres ini. Ini kaitan dengan kepentingan partai masing-masing," ujarnya.

Sementara itu, Zulkifli mengatakan, terkait Perppu Ormas, partainya tak berada dalam posisi menyetujui atau menolak. Sebab, persetujuan atau menolak menjadi keputusan dari DPR bukan dari partainya.

"Ya jadi jangan semua kalau kita memberikan saran 'oh ini melawan atau beda dengan pemerintah'. Enggak," ujarnya.

Seperti diketahui, PAN memilih berbeda dalam hal menyikapi presidential threshold dalam RUU Pemilu. Pemerintah dan koalisi ingin angka 20-25 persen, sementara PAN ingin nol persen.

Tidak cuma itu, PAN juga mengkritik keras keputusan pemerintah mengeluarkan Perppu Ormas. Padahal, partai koalisi seperti PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PPP dan PKB menyatakan solid mendukung pemerintah terkait Perppu itu.(mdk/rnd)