PAN: Kalau ada menteri membandel, direshuffle saja

Jokowi harus terus berani bertindak tegas. Dengan begitu masyarakat akan tahu bahwa presiden tidak bisa dipermainkan.

2015-11-03 15:11:32

Reshuffle kabinet

Dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/11) Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua menteri-menteri Kabinet Kerja untuk kompak dan tidak berbuat gaduh dalam mengambil keputusan. Menurut dia, kegaduhan dapat menimbulkan polemik yang menghambat kinerja pemerintah.

Menanggapi hal tersebut Ketua ‎DPP PAN, Yandri Susanto mendukung sikap tegas Jokowi. Bahkan menurutnya jika ada menteri yang bebal harus direshuffle.

"Ya bagus, Jokowi harus tegas begitu dan menterinya harus patuh. Ditegur begitu keras, diperingatkan keras, kalau tidak juga mempan menurut saya ganti saja menteri seperti itu. Tapi dievaluasi. Kalau masih ada yang membandel, ya direshuffle saja," kata Yandri di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11).

Menurutnya sebagai pemimpin negara, Jokowi harus terus berani bertindak tegas. Dengan begitu masyarakat akan tahu bahwa presiden tidak bisa dipermainkan.

"Jokowi harus menunjukkan ketegasannya. Jangan dianggap bisa dipermainkan, dikong-kalingkongin, jangan," tuturnya.

Seperti diketahui, kemarin Jokowi kembali terusik dengan kinerja jajaran menterinya. Dalam upaya berbenah berbagai sektor di Indonesia, Presiden Jokowi gusar melihat ada bawahannya yang berinisiatif tanpa terlebih dahulu berkoordinasi.

"Yang berkaitan dengan hal-hal yang telah kita putuskan dalam beberapa kali rapat. Perlu saya sampaikan, saya kira juga dulu pernah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Kabinet bahwa setiap Peraturan Menteri (Permen) ataupun SE Menteri yang berkaitan dengan rakyat itu agar dibahas dalam rapat kabinet, rapat terbatas," kata Jokowi membuka Sidang Kabinet di Kantornya, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/11).

Presiden Jokowi menegaskan, semua Permen harus terlebih dahulu dibahas dalam rapat bersama jajaran menteri lain. Hal ini untuk menghindari salah paham atau adanya kebijakan yang bertolak belakang dengan kebijakan kementerian lain.

"Jangan sampai mengeluarkan Peraturan Menteri tanpa dibahas di rapat kabinet atau rapat terbatas. Sehingga semua menteri tahu, apa yang akan dikeluarkan oleh kementerian yang lainnya. Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan kementeriannya bisa disampaikan dalam rapat itu. Ini sekali lagi saya ingatkan, saya peringatkan," tegas Jokowi.

(mdk/bal)