PAN diusulkan dikeluarkan dari koalisi, Novanto akan temui Zulkifli

PAN diusulkan dikeluarkan dari koalisi, Novanto akan temui Zulkifli. Menurut Setya Novanto, partai-partai yang tergabung dalam koalisi sudah selayaknya saling menghormati dan memiliki sikap sejalan atas kebijakan-kebijakan strategis pemerintah.

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto akan berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan terkait usulan PDI Perjuangan meminta PAN dikeluarkan dari koalisi partai-partai pendukung pemerintah.

"Nanti coba saya komunikasi dengan Pak Zul. Coba saya belum tahu perkembangannya," kata Setya usai acara peresmian Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem di Pancoran, Jakarta, Minggu (16/7).

Menurutnya, partai-partai yang tergabung dalam koalisi sudah selayaknya saling menghormati dan memiliki sikap sejalan atas kebijakan-kebijakan strategis pemerintah.

"Saya rasa kita sama-rasa partai ya saling menghormati tapi saya belum dengar langsung. Tapi nanti saya lihat," tegasnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristyanto menyindir Partai Amanat Nasional (PAN) karena beberapa kali berbeda sikap dengan partai-partai pendukung pemerintah. Hal itu terlihat mulai dari Pilgub DKI Jakarta, RUU Pemilu hingga Perppu Pembubaran Ormas.

Di Pilgub DKI Jakarta, PAN memutuskan mendukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno sementara partai pendukung pemerintah memilih Basuki T Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Di RUU Pemilu, PAN mendorong angka ambang batas pencalonan presiden dihapus disaat partai pemerintah ingin di angka 20 persen.

Begitu pula dengan Perppu Ormas. Disaat partai-partai pendukung pemerintah mendukung Perppu Ormas, namun PAN memiliki sikap berbeda.

Hasto menuturkan, partai-partai pendukung pemerintah harus solid dan tidak boleh setengah-setengah mendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Hasto, Presiden Jokowi seharusnya melakukan evaluasi terhadap partai yang membelot dari sikap partai pendukung pemerintah lainnya.

"Ketika partai menyatakan mendukung tapi di tingkat implementasi justru bersifat setengah setengah Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi, tetapi PDIP bukan dalam posisi untuk mendorong-dorong," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (13/7).