OSO pastikan hadiri pertemuan ketum parpol bahas revisi UU Pemilu

Namun, OSO memastikan akan hadir bila diundang.

2017-06-26 17:04:00

RUU Pemilu

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengaku belum mendapat undangan terkait pertemuan petinggi-petinggi partai membahas isu-isu krusial revisi UU Pemilu. Namun, OSO memastikan akan hadir bila diundang.

Hingga kini, pembahasan 5 isu krusial dalam Revisi UU Pemilu masih mandek. Bahkan, usulan agar Ketum-ketum partai berembuk bersama Presiden Joko Widodo mencari titik temu atas revisi UU Pemilu. Lima isu krusial tersebut diantaranya soal ambang batas pencalonan Presiden (Presidential threshold), ambang batas parlemen (parliamentary threshold), district magnitude, sistem pemilu dan konversi suara.

"Ya itu, saya belum terima undangan. Saya ketum juga, saya akan hadir kalau diundang," kata OSO di rumah pribadinya, Jln Karang Asem Utara, Kuningan, Jakarta, Senin (26/6).

OSO mendukung pengambilan keputusan isu krusial revisi UU Pemilu diutamakan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila jalan musyawarah tak menemukan solusi, kata dia, revisi UU Pemilu bisa diselesaikan lewat voting di paripurna. Pansus revisi UU Pemilu telah menjadwalkan pengambilan keputusan isu krusial dilakukan pada tanggal 10 Juli 2017.

"Saya kira memang musyawarah mufakat itu harus lebih diutamakan. Musyawarah ubtuk mufakat itu adalah perintah undang undang. Kecuali tidak tercapai, baru kita ambil langkah lain," tutupnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, partai pendukung pemerintah berencana membuka dialog membahas isu-isu krusial RUU Pemilu bersama partai-partai lain. Rencananya, pertemuan itu akan digelar setelah perayaan hari Raya Idul Fitri. Namun, Hasto tidak merinci lebih jauh kapan pertemuan itu bakal digelar.

"Pemerintah dan parpol pengusung pemerintah membuka ruang kerjasama dan dialog dengan parpol-parpol yang di luar pemerintahan," kata Hasto dalam acara peringatan Haul Bung Karno ke-47 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6).

Sebenarnya, kata Hasto, PDIP akan menggelar pertemuan dengan partai-partai oposisi seperti Demokrat dan Gerindra pada Selasa (20/6) malam. Pertemuan itu terpaksa ditunda karena PDIP tengah mempersiapkan acara peringatan Haul Bung Karno ke-47 dan peluncuran buku 'Bung Karno, Islam dan Pancasila'.

"Tadi malam kami merencanakan bertemu dengan partai lain seperti Gerindra dan Demokrat, hanya kami fokus untuk acara ini jadi pertemuan kami tunda. Sebenarnya semangat bersama-bersama cari titik temu sangat kuat," ujarnya.

Oleh karena itu, Hasto menyebut pihaknya ingin memanfaatkan kegiatan halal bihalal sebagai momentum untuk membuka dan menyatukan pemikiran terkait isu-isu krusial Revisi UU Pemilu yang belum mencapai titik temu. Tujuannya untuk mencari jalan terbaik atas mandeknya pengambilan keputusan Revisi UU Pemilu.

(mdk/noe)