OSO dituding minta mahar ke calon kepala daerah

Dadang mengungkap, pada Pilkada 2018 ini, para kader yang ingin mengajukan diri sebagai calon kepala daerah, juga dimintai uang mahar agar dapat keluar rekomendasi.

2018-01-18 16:38:19

Konflik Hanura

Wasekjen Hanura versi Munaslub Jaktim, Dadang Rusdiana mengatakan, ketidakpuasan para kader terhadap kepemimpinan Osman Sapta Odang telah sejak lama. Pilkada 2018 merupakan puncak mereka untuk menyatakan mosi tidak percaya.

Dadang mengungkap, pada Pilkada 2018 ini, para kader yang ingin mengajukan diri sebagai calon kepala daerah, juga dimintai uang mahar agar dapat keluar rekomendasi.

"Kegelisahan itu sejak lama. Kita terheran-heran kok begini ya. Kita memang terkejut dengan gaya kepemimpinannya, nah ini proses berlanjut pecat ini, pecat itu segala macem. Muncul kekesalan, klimaksnya pilkada. Ada orang diperas begini ketua DPC nyalon harus bayar, masa kader sendiri harus bayar. Jadi pilkada itu klimaks ketidakpuasan terhadap OSO," ungkapnya di DPP Hanura, Jalan Hankam, Jakarta Timur, Kamis (18/1).

Sekjen Hanura versi Munaslub Jaktim, Sarifuddin Sudding mengaku tidak ada rencana memecat OSO jauh-jauh hari. Munaslub yang digelar lima hari setelah kubu Sudding mendeklarasikan pemecatan OSO ini, dilakukan secara spontan. Para kader dari 27 DPD dan 401 DPC, langsung datang ke Jakarta untuk mengeluarkan aspirasinya.

"Tidak ada itu secara spontan kami lakukan," ucapnya.

Hal ini juga diamini oleh Waketum Nurdin Tampubolon. Menurut dia, para kader datang jauh-jauh ke Jakarta dengan maksud menyelamatkan partai yang telah diombang-ambing OSO.

"Kita melaksanakan ini awalnya ingin menyelamatkan partai. Kalau hal ini tidak selamatkan, membuat Hanura tidak eksis lagi di 2019. Jadi tidak ada rencana sebelumnya," pungkasnya.

(mdk/fik)