NasDem duga PKB beri syarat dukung Jokowi agar anggaran ditambah

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Joko Widodo mengutamakan agenda keumatan sebagai syarat dukungan di Pemilu Presiden 2019 mendatang. Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani menilai, syarat PKB itu bertujuan agar dana keumatan ditambah.

2018-04-02 13:42:09

Pilpres 2019

"Maksud PKB mungkin minta ditambah besar anggaran dan program keumatan," kata Irma saat dihubungi merdeka.com, Senin (2/4).

Irma menyebut perhatian pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terhadap program dan agenda keumatan sudah berjalan dengan baik walaupun Indonesia bukan negara Islam.

Contohnya, adanya anggaran untuk pembangunan madrasah, pembangunan masjid, pengelolaan dana haji lewat pembagian keuntungan.

"Wajar lah, selama ini program untuk umat berjalan sudah sangat baik," ujarnya.

Berangkat dari syarat PKB itu, Irma mengusulkan Jokowi untuk menaruh perhatian lebih terhadap marbot dan ustaz-ustaz. Semisal saja dengan memberikan upah serta anggaran untuk akomodasi mereka.

"Saya kira ke depan usul saya, marbot masjid wajib di gaji, ustaz-ustaz diberi bantuan transportasi dan akomodasi perbulan meski harus diperjelas kriterianya," papar Irma.

Syarat dari PKB ini menyusul umpatan politisi PDIP Arteria Dahlan kepada jajaran kementerian Agama saat rapat kerja bersama bersama Jaksa Agung HM Prasetyo.

Irma mengaku turut menyesalkan ucapan Arteria yang menyebut kata 'bangsat' karena kurang memperhatikan korban penipuan travel umrah dan haji. Menurutnya, kata-kata tersebut tidak elok diucapkan oleh seorang wakil rakyat.

"Menurut saya oknum tersebut itu tidak identik dengan Jokowi kan? Saya pribadi menyesalkan jika ada kawan-kawan DPR yang menggunakan kalimat kalimat yang tidak pantas pada siapa pun," tandas Irma.

Ketua DPP PKB Lukman Edy mengatakan pihaknya juga punya syarat untuk Jokowi ingin mendapatkan hati partainya. Sebab, PKB sebagai partai berbasis Islam mengutamakan agenda keumatan.

Berangkat dari situ, Edy lantas menyinggung soal politisi PDIP Arteria Dahlan yang memaki jajaran kementerian Agama saat rapat kerja bersama bersama Jaksa Agung HM Prasetyo di DPR, Senayan,Jakarta pada Rabu (28/3) lalu.

"Tawaran kita kan dua hal itu, yang paling diprioritaskan adalah agenda keumatan. Kira kira visi misi 5 tahun yang akan datang Jokowi ini mencantumkan agenda keumatan atau tidak. Kalau kerjanya hanya misalnya politisi politisi PDIP hanya maki maki kementerian Agama, Departemen Agama ya bahaya ini," ujar Edy.

(mdk/rnd)