Narasi Kebencian Semakin Tajam Usai Debat Capres Kedua

Ketegangan konflik pendukung merupakan sesuatu yang biasa terjadi. Tetapi ada yang berbeda dari pemilu 2019. Salah satunya karena banyak narasi kebencian yang diciptakan.

2019-02-23 22:32:00

Pilpres 2019

Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menggelar diskusi Merawat Keindonesiaan ke XXIII, Sabtu (23/2). Acara diskusi bertajuk "Pemilu 2019 Bebas Konflik: Pendekatan Keamanan dan Intelijen" ini digelar di Resto Ammarin Sudirman, Jakarta Selatan.

Direktur LPI Boni Hargens khawatir adanya konflik antar pendukung dari kedua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden setelah berlangsungnya debat pilpres kemarin. Menurutnya, ketegangan konflik pendukung merupakan sesuatu yang biasa terjadi. Tetapi dia justru melihat ada yang berbeda dari pemilu 2019. Salah satunya karena banyak narasi kebencian yang diciptakan.

"Kita melihat di mana setelah debat capres ada kisruh antara pendukung dari pendukung paslon 01 dan 02," ujarnya di Resto Ammarin, Jakarta, Sabtu (23/2).

"Ketegangan antara pendukung ini biasa diantara pendukung, tapi kami melihat ada perbedaan dari militansinya yang semakin tinggi dalam membangun narasi kebencian," imbuhnya.

Boni berharap semua pihak ikut mengantisipasi agar kemungkinan buruk kekacauan dan konflik antar kedua belah kubu tidak terjadi.

"Diskusi ini sebetulnya mengundang kita untuk mencermati, mengantisipasi, mewaspadai, kemungkinan-kemungkinan adanya kekacauan atau kekisruhan," ucapnya.

Di tempat sama, Peneliti Pertahanan CSIS, Iis Gindarsah juga berpendapat bahwa pemilu 2019 semakin tegang dan berpotensi kisruh karena menjamurnya berita bohong alias hoaks. Menurutnya, pendekatan politik yang dilakukan pendukung berubah menjadi pendekatan keamanan dan hukum.

"Di mana wacana politik yang sejatinya harus dilakukan oleh setiap kontestan mereka kita harapkan untuk berkompetisi pada narasi politik. Tetapi secara faktual, mereka dan pendukungnya menggunakan cara di luar itu," ujarnya.

Potensi kisruh juga bisa lahir dari mobilisasi massa. Sesungguhnya mobilisasi massa hal wajar dalam praktik demokrasi. Namun dia melihat ada sejumlah kelompok yang justru melakukan agitasi politik.

"Sebenarnya normal saja dalam negara demokrasi ada mobilisasi massa. Tetapi saat ini disinyalir ada sejumlah kelompok dan oknum yang melakukan mobilisasi dan agitasi," ucapnya.

Reporter: Suranti Yunidar

(mdk/noe)