Munas PPP bisa jadi ajang pencarian ketua umum baru

Munas PPP bisa jadi ajang pencarian ketua umum baru. Jika alim ulama pendiri PPP menghendaki mengganti 'imam' partai, maka saat itu juga akan dicari sosok ketua baru. PPP mengaku tidak kekurangan kader yang berpotensi jadi nakhoda. Termasuk Haji Lulung.

2017-05-11 20:17:11

Kisruh PPP

Majelis Penyelamat Partai (MPP) yang terdiri dari para anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berencana mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) pada 23-24 Mei 2017. Munas ini juga mengundang alim ulama pendiri partai untuk menyelesaikan kisruh internal dalam tubuh PPP.

Menurut Anggota Majelis Tinggi PPP Anwar Sanusi, Munas ini sekaligus menjadi ajang pencarian ketua baru partai. "Kalau memang musyawarah Alim Ulama ini kemudian ya sudahlah batal (dianggap tidak melanggar AD/ART) tetapi berwudhu kembali, bertobat. Kalau ulama yang bilang begitu kita sami'na watho'na. Tapi kalau misal batalnya dan harus diganti imamnya, ya kita ikut juga," kata Anwar di Hotel Grand Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (11/5).

Dia menilai, yang mampu mengurai sekaligus menyelesaikan kisruh internal partai adalah alim ulama pendiri PPP. Partai berlambang kabah ini didirikan alim ulama perwakilan partai pada waktu itu yaitu partai NU, partai Muslimin Indonesia, Partai Serikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah.

Saat dikonfirmasi tentang kemungkinan calon dari Ketua Umum PPP yang baru, Anwar hanya menegaskan bahwa PPP selalu memiliki calon yang memenuhi syarat untuk menjabat sebagai Ketua Umum.

"Yang jelas, Kader PPP tidak kekurangan. Kan calon-calon imam yang memenuhi persyaratan kan banyak, Haji Lulung pun bersyarat. Karena untuk jadi ketua umum minimal satu periode dari kepengurusan," ucapnya.

(mdk/noe)