MPR-DPD sepakat bentuk panitia ad hoc GBHN dan TAP MPR

Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar rapat gabungan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam rapat tersebut mereka menyepakati untuk membentuk dua panitia ad hoc untuk membahas Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan panitia ad hoc tentang Ketetapan MPR.

2018-07-24 22:15:00

Ketua MPR Zulkifli Hasan

Rapat yang dipimpin oleh Ketua MPR ini menyepakati Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah sebagai ketua panitia ad hoc I untuk GBHN. Sedangkan untuk panitia ad hoc, rekomendasi dan tata tertib dipimpin oleh Ketua Fraksi Golkar MPR Rambe Kamarul Zaman. Selain itu, ada juga panitia ad hoc ketiga yang akan mengurus penyempurnaan tata tertib.

"Jadi kita hari ini merumuskan panitia ad hoc I yaitu tentang haluan negara yang nanti dipimpin Pak Ahmad Basarah dengan anggotanya ada 5 fraksi ditambah kelompok DPD. Akan segera disusun. Satu lagi ad hoc II tentang Tap MPR, rekomendasi, dan tata tertib yang akan dipimpin Rambe," kata Zulkifli usai rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/7).

Pria yang akrab di sapa Bang Zul ini menjelaskan, bahwa setelah disusun oleh panitia ad hoc hasilnya akan dibawa dalam sidang tahunan MPR 16 Agustus mendatang. Serta akan diumumkan di depan Presiden Joko Widodo.

"Itu semua akan dibawa ke paripurna tanggal 16 untuk disahkan dan diumumkan dan ditetapkan. Baru lah panitia ad hoc bisa berjalan," ungkapnya.

Zul tidak bisa memastikan apakah dengan pembentukan panitia ini Undang-undang Dasar 1945 akan segera di amandemen. Kata dia semua itu tergantung pada kesepakatan para partai politik.

"Apakah nanti terjadi perubahan amandemen atau tidak, tentu nanti putusan politik selanjutnya. Kalau presiden setuju, pimpinan partai setuju, bisa. Kalau tidak, tapi sudah ada bahan yang bisa diserahkan ke MPR yang akan datang," ucapnya.

(mdk/rnd)