Meski Ical dukung Perppu Pilkada, Golkar konsisten menolak

Menurut jubir Ical, Pilkada via DPRD merupakan amanat dari Munas Bali yang harus dilakukan.

2014-12-10 10:48:23

Aburizal Bakrie

Juru bicara Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical), Lalu Mara Satriawangsa membenarkan pernyataan bos Bakrie itu yang mendukung Perppu Pilkada lewat akun Twitternya. Namun, dirinya memastikan partai beringin tetap konsisten memperjuangkan hasil Munas Bali yang menolak Perppu Pilkada.

"Iya (Ical resmi dukung Perppu Pilkada), bahwa aspirasi kader Partai Golkar seluruh Indonesia yang disampaikan di Munas Bali dan menjadi rekomendasi munas yang meminta DPP memperjuangkan agar pilkada melalui DPRD dengan menolak Perppu, tetap diperjuangkan DPP melalui Fraksi Partai Golkar," kata Lalu Mara saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (10/12).

Menurutnya, Pilkada via DPRD merupakan amanat dari Munas Bali yang harus dilakukan. Persoalan berhasil atau gagal akan melihat dinamika politik di DPR sendiri.

"Ya itu kan kewajiban, mengingat hal itu adalah rekomendasi munas, forum tertinggi pengambil keputusan di Partai Golkar. Soal hasilnya bagaimana, tergantung proses komunikasi politik yang dilakukan Fraksi Golkar yang dipimpin Pak Ade Komarudin," terang dia.

Lanjut dia, rekomendasi Munas Bali agar memperjuangkan Pilkada via DPRD bukan saklek ditafsir menolak Perppu Pilkada. Hasil Munas golkar pun berupa rekomendasi bukan merupakan keputusan yang tak bisa dikompromikan.

"Munas bukan wewenangnya untuk menolak atau menerima Perppu. Jadi itu aspirasi yang menjadi rekomendasi, dan harus diperjuangkan DPP melalui perpanjangan tangannya," pungkas dia.

Sebelumnya, setelah mendapat sejumlah kritik, Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical) akhirnya memutuskan untuk mendukung Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Pilkada). Ical menjelaskan, Golkar mengubah haluannya karena sejumlah pertimbangan.

Lewat akun Facebook, Selasa (9/12), Ical menguraikan tiga pertimbangan pihaknya yakni: keinginan masyarakat luas untuk tetap melaksanakan Pilkada Langsung; kesepakatan awal bulan Oktober antara enam partai politik; dan pembicaraan dengan partai-partai dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

"Maka Partai Golkar akan mendukung Perppu usul pemerintah tentang UU Pilkada tersebut," tulis Ical.

(mdk/eko)