Mesin politik PDIP dinilai yang terburuk di Pilkada 2018

Kontestasi pemilihan kepala daerah 2018 secara serentak di 171 daerah menjadi pukulan telak bagi partai penguasa, PDIP, setelah mengalami kekalahan di 11 provinsi. Kekalahan itu menurut Direktur pusat studi sosial politik Indonesia UNJ Ubedilah Badrun diakibatkan dari buruknya kerja mesin politik partai penguasa.

2018-06-30 15:00:00

PDIP

Kontestasi pemilihan kepala daerah 2018 secara serentak di 171 daerah menjadi pukulan telak bagi partai penguasa, PDIP, setelah mengalami kekalahan di 11 provinsi. Kekalahan itu menurut Direktur pusat studi sosial politik Indonesia Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun diakibatkan dari buruknya kerja mesin politik partai berlambang kepala Banteng.

Usai menghadiri satu diskusi, di Jakarta Pusat, Ubedilah mengatakan, PDIP dinilai tidak cukup gesit dengan partai politik menengah sekelas NasDem, ataupun PAN. Yang mana, partai politik kelas menengah itu justru memanfaatkan strategi politik untuk kemenangan di 2019 mendatang.

"Kalau boleh saya sebutkan PDIP dan Gerindra itu mesin politiknya terburuk untuk Provinsi ada yang kerja-kerja mesin politiknya buruk karena presentasinya kan kecil dari perolehan kontestasi provinsi," ujar Ubedilah, Sabtu (30/6).

Buruknya kerja mesin politik PDIP, menurut Ubedilah, terbukti apabila disandingkan dengan perolehan suara pasangan calon Gubernur Jawa Barat dan Wakilnya, Sudrajat-Ahmad Syaikhu. Di awal masa deklarasi hingga kampanye, pasangan yang didukung oleh Gerindra, PKS, dan PAN itu tidak cukup diperhitungkan dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat.

Namun di akhir, justru pasangan calon nomor urut 3 itu melejit dengan posisi kedua di bawah Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. Faktor tesebut dikatakan Ubedilah berasal dari kerja mesin politik di masa-masa akhir kampanye dan berhasil menempatkan posisi terbaik.

Sementara posisi TB Hasanuddin-Anton Charliyan yang didukung PDIP tak merangkak naik. Atau tetap berada di posisi buncit dari empat pasang calon di Pilgub Jawa Barat.

"Peran tokoh nasional tidak terlalu signifikan. Apa yang paling signifikan di kasus Jawa Barat yang menaikkan elektoral mereka adalah mesin politik dan kami melihat mesin politik bekerja itu justru di akhir-akhir kampanye itu dasar sekali kami meneliti di hampir seluruh Jawa Barat ada kerja kerja mesin partai itu yang muncul di lapangan," ujarnya.

(mdk/rnd)