LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. POLITIK

Mereka ledek dan kecam Prabowo bandingkan Indonesia dengan Korut

Prabowo dinilai telah merendahkan proses demokrasi di Indonesia dengan membandingkannya dengan pemilu di Korea Utara.

2014-08-08 07:07:00
Prabowo ke MK
Advertisement

Hari ini, Jumat (8/8) Mahkamah Konstitusi kembali melanjutkan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan pemeriksaan perkara. Dalam sidang sebelumnya, majelis hakim konstitusi meminta pemohon memperbaiki gugatannya karena banyak salah ketik hingga isi yang kurang jelas.

Bukan isi gugatan yang menjadi heboh dan diperbincangkan, namun pernyataan Prabowo dalam sidang. Karena mendapat suara nol di sejumlah TPS, Prabowo yang menegaskan dirinya telah didukung tujuh partai besar dan mendapat 62 persen suara di Pemilu Legislatif (Pileg) bisa tak mendapatkan suara sama sekali.

"Ini hanya terjadi di negara seperti Korea Utara," kata Prabowo , Rabu (6/8).

"Maaf saya ralat. Di Korea Utara saja tidak terjadi. Mereka pun bikin 97 persen, atau 99 persen. Ini hanya terjadi di negara fasis di negara komunis. Di negara lain tidak ada," cetusnya.

Ucapan Prabowo itu langsung menjadi pergunjingan di media sosial. Dari sindiran, olok-olok, hingga kecaman bermunculan dari para netizen. Prabowo dinilai telah merendahkan proses demokrasi di Indonesia dengan membandingkannya dengan pemilu di Korea Utara yang hanya memiliki satu partai saja.

Sejumlah pihak pun melontarkan kecaman. Siapa saja dan apa komentar mereka? Berikut rangkumannya:

Semoga Prabowo jadi presiden Korea Utara

Kicauan ini dilontarkan oleh novelis Ayu Utami di akun twitternya @BilanganFu. "Semoga Prabowo jadi presiden Korea Utara. Banggalah Indonesia" tulis Ayu.

Sementara sutradara Joko Anwar yang selama ini dikenal sebagai pendukung Jokowi juga turut meledek Prabowo.

"Kata Prabowo pemilu di Korea Utara lebih baik dari di Indonesia. Astagaaa... Pernah ke Korea Utara nggak tuh? :))" kicaunya melalui akun @jokoanwar.

Advertisement

Bawaslu: Prabowo harus buktikan ucapannya

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turut angkat bicara terkait pernyataan Prabowo Subianto di Mahkamah Konstitusi yang menyamakan pemilu di Indonesia dengan Korea Utara. Komisioner Bawaslu Nelson Simanjutak mengatakan, apa yang disampaikan Prabowo dengan menyamakan pemilu di Korea Utara tentunya harus dibuktikan dalam persidangan di MK. Sehingga, apa yang menjadi permohonan Prabowo tidak hanya sebatas retorika semata.

"Kita kemarin sudah melihat di MK berjalan dengan baik sesuai mekanisme, dan sejumlah hakim memberikan saran-saran," kata Nelson di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (7/8).

"Pernyataan Prabowo pemilu Indonesia lebih buruk dari Korea Utara saya kira itu alasan yang dilakukan pihak penggugat untuk mempengaruhi hakim, itu sah-sah saja," imbuhnya.

Advertisement

Tb Hasanuddin: Sangat tak elok dan menyakitkan

Politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin menyesalkan pernyataan Prabowo Subianto di gedung Mahkamah Konstitusi yang menyebut Indonesia sebagai negara otoriter, fasis dan komunis.

Menurut Hasanuddin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam sepuluh tahun terakhir juga telah berjuang dengan sungguh-sungguh mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang dicita-citakan para pendiri bangsa.

"Rasanya tak elok dan sangat menyakitkan bila NKRI yang kita cintai disebut sebagai negara otoriter, fasis, dan komunis, bahkan disebut lebih jelek dari Korea Utara. Ingat KPU itu produk rakyat Indonesia, produk kita bersama, bukan produk fasis dan komunis. Marilah kita menggunakan kearifan dan keikhlasan serta jiwa kenegarawanan kita masing-masing," kata anggota Komisi I DPR ini.

Prabowo tidak mendapatkan masukan yang baik dari timnya

Politikus senior PDIP Pramono Anung menyebut bahwa Prabowo tidak mendapatkan masukan yang baik dari timnya. Sebab, bukan hanya Prabowo, malah Jokowi yang lebih banyak dapat suara nol.

"Walaupun dalam beberapa hal secara jujur saya harus menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di MK kemarin menunjukkan kalau beliau tidak mendapatkan masukan yang baik dari timnya," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/8).

"Misalnya di Sampang Madura, kalau saya melihat ini sebenarnya adanya kreativitas yang berlebihan dari tim kampanye yang ada di daerah-daerah yang ingin menunjukkan pertarungan walaupun dengan cara yang menurut saya anti demokrasi," tutur dia.

Menurut Pramono, analogi Prabowo dengan membandingkan pemilu di Indonesia lebih buruk dari korea Utara sangat keliru. Karena demokrasi Indonesia banyak mendapat pujian dari negara lain. "Jadi kalau melihat itu apa yang disampaikan lakukan seperti perumpamaan Korea Utara itu sebenarnya sangat berbeda sekali," imbuhnya.

"Demokrasi kita diakui dunia, bahkan seluruh negara-negara dunia bahwa demokrasi kita sudah berjalan dengan baik, walaupun ada kecurangan tingkat lokal, menurut saya ini tidak masif tidak struktur karena hanya tingkat lokal, seperti di Sampang ada beberapa. Tetapi kemudian tidak harus dibandingkan dengan Korea Utara," pungkasnya.

KPU cuek

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menggubris secara langsung akan pernyataan Capres Prabowo Subianto yang menilai pemilihan umum di Indonesia sama halnya, atau lebih buruk dibandingkan dengan pemilu di Korea Utara. Melalui kuasa hukumnya, KPU akan memberikan jawaban akan permohonan yang diajukan Kubu Prabowo pada sidang yang kedua, Jumat (8/8) ini.

"Statement Prabowo itu sudah diterjemahkan kuasa hukum melalui permohonannya, nanti lah saatnya kami respon sesuai dengan argumentasi tim kuasa hukum Prabowo yang dituangkan dalam permohonan," kata Komisioner KPU Ida Budhiati kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Kamis (7/8).

Ida menegaskan, tugas KPU adalah berkewajiban untuk menyelenggarakan pemilu dengan asas-asas keadilan, independen, jujur dan menjunjung tinggi profesionalitas. Walaupun disadari penuh jika ada yang tidak puas akan hasil pemilu yang diketok KPU, gugatan di MK merupakan resiko yang harus dihadapi.

"Memang tugas KPU sejak awal kami sadar ada potensi gugatan, kami harus siap," tegasnya.

(mdk/bal)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.