Mensos ingin UU Perlindungan Anak tidak tumpang tindih

Berdasarkan surat presiden, Menteri PPA Yohana Yembise ditunjuk sebagai leading sector.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menyelesaikan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Sebab, selama ini dia melihat pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tumpang tindih dengan Perppu.

"Yang sekarang saja lah, jangan tumpang tindih nanti overlap undang-undang penghapusan kekerasan seksual kan belum dibahas, yang dibahas ini yang dimaksimalkan. Yang nanti itu jangan dimasukkan," kata Khofifah di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (20/7).

Dia menyebut berdasarkan surat presiden, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPA) Yohana Yembise ditunjuk sebagai leading sector dalam pembahasan Perppu ini.

Di bawah komando Menteri PPA, ada Menteri Kesehatan Nina Moeloek, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, Menteri Agama Lukman Hakim, dan Menteri Sosial Khofifah.

"Kalau Perppu berdasarkan surat presiden leading sektornya menteri PPA," terangnya.(mdk/ang)