Mendagri tegaskan penolak kampanye kepala daerah bisa dipidana
Mendagri tegaskan penolak kampanye kepala daerah bisa dipidana. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, jika pengadangan kampanye kepala daerah melanggar hukum dan bisa dipidana. Dia meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) segera melakukan investigasi.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, jika pengadangan kampanye kepala daerah melanggar hukum dan bisa dipidana. Dia meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) segera melakukan investigasi.
"Itu mengganggu, termasuk money politic, itu bisa dipidana," kata Tjahjo usai melakukan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/11).
Menurut Tjahjo, warga seharusnya tidak mengadang pasangan calon kepala daerah yang tengah melakukan kampanye. Dinilai dia, warga tidak hadir ke lokasi kampanye pun sudah menunjukkan jika warga menolak calon datang ke wilayahnya.
"Kalau sudah mengadang, memprovokasi, saya kira KPUD harus menginvestigasi dan mengambil tindakan," ujar Tjahjo.
Untuk mengantisipasi terjadinya pengadangan kampanye calon kepala daerah, politikus PDI Perjuangan itu pun meminta pejabat Kecamatan dan Kelurahan melakukan pengawasan terhadap warganya.
"Kan kalau calon kampanye pasti didampingi oleh pejabat daerah," pungkas dia.
Baca juga:
Kemesraan Anies dan istri naik bentor saat kampanye di Pulau Tidung
Di Kramat Jati, Djarot dipuji seorang difabel atas Transjakarta Care
Djarot sebut demo penolak kedatangannya kelompok yang sama
Djarot kampanye di Kramat Jati: Kalau Pak Ahok ke sini boleh nggak ?
Masinton soal penolak Ahok-Djarot: Tim ini berafiliasi dengan calon
Dalang penolak kampanye dari calon lain? Ini kata Djarot
Djarot diperiksa polisi terkait penolakan kampanye di Kembangan