Mendagri Sudah Siapkan DIM Revisi UU Pemilu

Tjahjo mengatakan, UU Pemilu memang harus direvisi. Pasalnya saat ini masih banyak pasal yang belum sesuai atau bahkan tidak berjalan efektif.

2019-09-26 18:46:31

UU Pemilu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta DPR untuk segera merevisi Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dia mengaku sudah menyiapkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) untuk revisi UU tersebut.

"Sudah siap (DIM), versi Kemendagri," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9).

Dia mengatakan, UU Pemilu memang harus direvisi. Pasalnya saat ini masih banyak pasal yang belum sesuai atau bahkan tidak berjalan efektif.

"Salah satunya, penetapan jadwal kampanye yang sampai delapan bulan. Itukan dari pada Undang-Undang. Padahal semua anggota dewan semua partai politik, sebulan cukup kok kenapa kok harus delapan bulan," ungkapnya.

Melalui revisi ini, politikus PDIP itu ingin memisahkan antara Pilpres dan Pileg. Pasalnya di Pemilu 2019 hanya Pilpres yang diperhatikan masyarakat.

Terkait dengan evaluasi Pemilu 2019, Tjahjo memberi beberapa catatan. Dia berharap ke depannya dalam pemilu menggunaan e-rekap san e-voting.

"Mengenai e-voting dan e-rekap supaya lebih cepat gitu arus manual juga masuk. Yang ketiga mengenai KPPS. Juga perlu dengar detil. Keempat, kemarin itu ada yang besok sudah mulai kampanye hari ini, anggota KPU-nya diganti," tutupnya.

(mdk/fik)