Mendagri: Sebenarnya Sandiaga tidak harus mundur
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut proses penggantian Wagub DKI Jakarta yang ditinggalkan oleh Sandiaga Uno tak mesti terburu-buru. Sebab penetapan capres dan cawapres masih lama.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut proses penggantian Wagub DKI Jakarta yang ditinggalkan oleh Sandiaga Uno tak mesti terburu-buru. Sebab penetapan capres dan cawapres masih lama.
"Saya kira masih lama ya, karena penetapan capres masih 20 September," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8).
"Sebenarnya Sandiaga tidak harus mundur, tapi dia kan tetap mundur, lalu kami serahkan kepada partai pengusung, aturannya setelah pengumuman resmi dia sebagai capres cawapres," sambungnya.
Politisi PDIP ini menjelaskan, batas penggantian tersebut tidak boleh lebih dari 18 bulan. Siapa pengganti Sandiaga, lanjut Tjahjo, diserahkan pada partai pengusungnya di Pilgub DKI Jakarta yakni Gerindra dan PKS.
"Yang penting itu kewenangan partai pengusung Anies dan Sandiaga, diputuskan di DPRD kemudian DPRD mengirimkan nama ke presiden lewat mendagri, itu aja yang saya tahu. Jangka waktunya tidak boleh melebihi 18 bulan dari masa jabatan," tandasnya.
Diketahui, Sandiaga Salahudin Uno memilih mundur dari jabatan Wagub DKI Jakarta karena mengikuti Pilpres 2019 sebagai calon wakil presiden. Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di usung oleh Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat.
Baca juga:
PKS akan komunikasikan soal kursi Wakil Gubernur DKI ke Anies Baswedan
Waketum Gerindra klaim belum bahas Wagub DKI pengganti Sandiaga Uno dengan PKS
Hidayat Nur Wahid soal Wagub DKI: Setahu saya bukan Pak Aher
Mendagri heran jika Aher ingin posisi Wagub DKI
Demokrat tegaskan AHY tidak akan jadi wagub DKI gantikan Sandi
Soal jabatan Wagub DKI, Aher bilang belum ada perintah dari PKS