Masuk PDIP, Ahok Harus Ikut Sekolah Partai Baru Bisa Jadi Kader

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal diperlakukan sama dengan kader baru partai berlambang banteng moncong putih itu. Ahok bakal digembleng sebagai Pancasilais dari bawah. Tak ada keistimewaan.

2019-02-09 16:03:00

Ahok

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, menyebut bergabungnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok adalah hal yang biasa. Karena PDIP tidak membeda-bedakan latar belakang profesi, suku, agama dan ras.

"Masuknya Ahok ke PDIP sama seperti masuknya purnawirawan TNI 17 orang masuk PDIP, cendekiawan-cendekiawan muslim masuk PDIP, teman-teman pers juga masuk PDIP, tokoh-tokoh Islam juga banyak masuk PDIP," kata Basarah di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (9/2)

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal diperlakukan sama dengan kader baru partai berlambang banteng moncong putih itu. Ahok bakal digembleng sebagai Pancasilais dari bawah. Tak ada keistimewaan.

"Sama sebagai anggota baru, akan diperlakukan sama seperti anggota-anggota baru yang lainnya. Mereka akan memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan," kata Basarah.

Wakil Ketua MPR itu mengatakan hak politik Ahok pulih sebagaimana statusnya sudah bebas. Termasuk hak politik untuk masuk partai.

Adapun status Ahok masih anggota biasa. Kader partai baru disematkan apabila Ahok mengikuti pendidikan kaderisasi partai. Bila dinyatakan lulus sebagai diklat kaderisasi partai.

"Pak Ahok statusnya baru anggota partai. Karena dia harus mengikuti jejak-jejak kaderisasi partai, sekolah partai, baru setelah itu, ketika Pak Ahok lulus, baru dinyatakan statusnya sebagai kader PDIP," kata Basarah. Dia melanjutkan, menjadi anggota dan kader PDIP berarti Ahok menerima prinsip ideologi Pancasila, dasar kebangsaan, dan toleransi.

Masalah elektabilitas, kata Basarah, belum ada kaitannya mempengaruhi elektoral. Karena Ahok bukan calon legislatif, juga bukan capres atau cawapres.

"Karena statusnya pak Ahok masuk sebagai anggota biasa dan saya kira pak Ahok masuk ke PDIP dalam rangka mendarmabaktikan perjuangannya untuk kepentingan bangsa dan negara dengan keinginan Ibu Megawati agar beliau dapat menjadi seorang pancasilais," jelas Basarah.

(mdk/lia)