Masih Rendah, Partisipasi Masyarakat Awasi Pemilu Diharapkan Bawaslu Meningkat

Besarnya jumlah pemilih dari kalangan millenial menjadi salah satu penentu di Pemilu dan Pilpres 2019. Para paslon capres cawapres dan caleg pun berlomba-lomba menjaring suara mereka.

2019-03-06 19:53:25

Pemilu 2019

Besarnya jumlah pemilih dari kalangan millenial menjadi salah satu penentu di Pemilu dan Pilpres 2019. Para paslon capres cawapres dan caleg pun berlomba-lomba menjaring suara mereka.

Pengawasan pun diperlukan agar tak terjadi pelanggaran. Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochamad Afifudin mengatakan, saat ini ada 40 lembaga pemantau pemilu yang sudah terverifikasi di Bawaslu dan ikut berpartisipasi dalam pengawasan.

Menurutnya, hingga saat ini ada 1.200 laporan yang masuk ke Bawaslu dan sedang ditindaklanjuti.

"Dari jumlah tersebut, hanya 400 laporan pelanggaran yang dikirim oleh relawan/masyarakat. Sisanya dari temuan petugas di lapangan. Artinya, partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pengawasan pemilu terlihat masih sangat rendah," katanya usai acara 'Diskusi Pemilih Cerdas', di Swiss-Belhotel, Jakarta, Rabu (6/3).

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau dan Riset Indonesia (Japri), Zaenal Lutfi mengatakan, partisipasi millenial sangat dibutuhkan untuk ikut berperan aktif sebagai subjek pengawasan dalam mengawal suksesnya pemilu dan pilpres 2019. Apalagi mereka identik dengan aktivitas di media sosial.

"Generasi millenial yang identik dengan aktivitas media sosial harus didorong dan diberikan wadah untuk memproduksi konten yang positif. Tidak saja terlibat dalam hiruk pikuk kampanye dukung mendukung tapi juga terlibat pengawasan" katanya.

Menurutnya, fungsi pengawasan tersebut cukup strategis sebagai bagian dari peran aktif generasi muda di Pemilu dan Pilpres 2019. "Obyektifitas kaum millenial memiliki karakteristik pemilih yang rasional, tidak bisa didikte dalam hal pilihan politik tentu menjadi dasar yg kuat untuk menjadi relawan Japri," katanya.

Dalam acara ini juga di-launching aplikasi Japri yang akan mempermudah masyarakat dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Laporan yang masuk akan terhubung dengan dashboard yang dapat dipantau oleh Bawaslu dan Kornas Japri.

(mdk/dan)