Marsekal Hadi diyakini mampu jaga soliditas TNI

tak segan memecat anggotanya yang terbukti terlibat kasus dugaan penyelundupan minuman keras menggunakan pesawat Hercules C-130 TNI AU, di Papua.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Adhityo Rizaldi menilai Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Hadi Tjahjanto layak menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. Bahkan, Bobby mengklaim Hadi mampu menjaga kesolidan prajurit sesuai aturan di institusi TNI.

Buktinya terlihat dari sikap tegas Hadi dalam menangani korupsi pembelian helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101 di TNI AU tahun 2016-2017 serta tak segan memecat anggotanya yang terbukti terlibat kasus dugaan penyelundupan minuman keras menggunakan pesawat Hercules C-130 TNI AU, di Papua.

"Sikap Pak Hadi dalam soal Heli AW 101 dan soal miras kemarin juga, menunjukan beliau mampu menjaga soliditas TNI, sekaligus mengedepankan proses hukum," kata Bobby saat dihubungi merdeka.com, Senin (4/12).

Selain dua masalah itu, kata Bobby, Hadi juga mampu menyelesaikan masalah renstra TNI AU tahun 2014-2019 dengan baik.

"Juga dalam hal menyelesaikan Renstra TNI AU 2014-2019 spt penambahan radar, polemik pesawat pengganti F 5E Tiger, pemutakhiran pesawat angkut-pesawat latih, dan lain-lain, tidak gaduh dan memunculkan resistensi publik," ujarnya.

Penunjukkan Hadi sebagai calon tunggal Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo dianggap memenuhi keadilan bagi tiap matra. Bobby juga meyakini kerjasama antara Hadi dengan Presiden Jokowi akan berjalan baik karena pernah menjadi Sekretaris Militer Presiden pada 2016 silam.

"Ya saya rasa sangat baik, memenuhi rasa keadilan juga karena bergiliran. Selain itu juga beliau pernah bekerja sama sebagai sekretaris militer pak Jokowi, sehingga telah pernah terjalin hubungan kerjasama yang baik," klaim Bobby.

Sebagai calon Panglima TNI, menurutnya, Hadi memiliki tantangan untuk mengelola persatuan dan kesatuan bangsa, terutama jelang Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019.

"Dalam merespon dinamika saat ini, diperlukan seorang Panglima TNI yang mampu mengelola persatuan dan kesatuan berbagai elemen bangsa, agar bisa melalui tahun politik seperti pilkada 2018 dan Pileg/Pilpres 2019 dengan aman," tambah dia.

Ditanya soal uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI, pihaknya menunggu surat dan penugasan dari rapat Badan Musyawarah (Bamus). Jika penugasan telah diberikan, Komisi I siap menindaklanjutinya dengan menggelar uji kelayakan dan kepatutan pekan ini.

"Kami menunggu surat tsb dr bamus dan dilimpahkan ke komisi 1, untuk segera dijadwalkan kiranya bisa minggu ini," tukas Bobby.(mdk/rzk)