Mahfud MD Beberkan Beda Model Kecurangan Pemilu Era Orba dan Sekarang
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD membeberkan model kecurangan pemilu di zaman orde baru dan era sekarang. Menurutnya, kecurangan pemilu di zaman Soeharto bersifat kooptasi dan hegemonik. Sementara, saat ini lebih bersifat horizontal.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD membeberkan model kecurangan pemilu di zaman orde baru dan era sekarang. Menurutnya, kecurangan pemilu di zaman Soeharto bersifat kooptasi dan hegemonik. Sementara, saat ini lebih bersifat horizontal.
"Kecurangan zaman Pak Harto itu kecurangan direkayasa dari atas. Kecurangan sekarang bersifat horizontal. Semua partai curang sendiri-sendiri. Iya, saya hakim MK (saat itu) tahu, tahu semua curang. Jadi sekarang curangnya horizontal," kata Mahfud di Kampus Paramadina, Jakarta Selatan, Jumat (1/2).
Mahfud menerangkan kecurangan pemilu di era orba itu dilakukan lantaran penyelenggaranya adalah pemerintah. Hal ini dikarenakan penyelenggara pemilu umumnya dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri, Ketua Panwaslu pusat dijabat ex official oleh Jaksa Agung, karenanya selama 32 tahun orde baru berjaya.
Bedanya dengan sekarang, kata Mahfud, KPU sudah baik lantaran menjadi badan independen. Selain itu ada Bawaslu, sebagai pengawas yang mencegah potensi kecurangan dilakukan penyelenggara.
"Jadi taruh lah dia kurang teliti, sudah ada Bawaslu. Kalau KPU dan Bawaslunya, kurang bagus sudah ada DKPP untuk menjatuhkan sanksi kepada mereka. Dulu zaman Pak Harto enggak ada," beber Mahfud.
Oleh karena itu, dia bersyukur penyelenggaraan pemilu semakin lebih baik. Akan tetapi, dia meminta KPU harus tetap dikontrol dalam menghelat pemilu.
"KPU sekarang itu bukan KPU pemerintah. Sekarang juga ada pemantau yang bebas asal minta izin saya mau memantau. Dulu tidak boleh, sekarang boleh. Itu yang harus disyukuri," tandas Mahfud.
Reporter: M Radityo
Sumber : Liputan6.com
Baca juga:
Daftar Caleg eks Napi Korupsi Berpotensi Bertambah
Tanggapan KPU Kotak Suara Penyok di Jabar: Kalau Rusak Diganti
KPU Tak Mungkin Beri Tanda Caleg Eks Napi Korupsi di Surat Suara
Soal Caleg Eks Koruptor, PPP Minta Masyarakat Lihat Parpol Konsisten Berantas Korupsi
Namanya Masuk Caleg Eks Napi Korupsi, M Taufik Sebut KPU Lebay