Kurang dikenal di pedesaan, Rindu minta relawan lebih gencar sosialisasi

Pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum mengaku terus berusaha meningkatkan popularitasnya di daerah pedesaan. Semua simpatisan diimbau untuk terus bekerja keras melakukan sosialisasi.

Pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum mengaku terus berusaha meningkatkan popularitasnya di daerah pedesaan. Semua simpatisan diimbau untuk terus bekerja keras melakukan sosialisasi.

Berdasarkan hasil survei internal, 25 persen pemilih di pedesaan belum mengenal Ridwan Kamil. Sementara 60 persen warga Jabar belum mengenal pendampingnya Uu.

Selama ini, Ridwan Kamil rutin menggelar konsolidasi dengan tim sukses menyiapkan strategi dalam kampanye di wilayah pedesaan. Dia optimistis bisa mengejar ketertinggalan popularitas karena relawan yang tersebar sudah mencapai 30 ribu orang.

"Organisasi kita besar, itulah kenapa butuh koordinasi," katanya di sela rapat konsolidasi di Hotel Harris, Jalan Ciumbuleuit, Kota Bandung, Jumat (23/3) malam.

Ridwan Kamil menuturkan akan fokus sosialisasi ke beberapa wilayah, di antaranya di daerah Pantura, sementara porsi ke daerah lain akan banyak diisi oleh Uu.

Selain itu, dia meminta tim sukses lebih sering berinteraksi dengan masyarakat di pedesaan. Tim sukses harus punya cara-cara kreatif untuk memperkenalkan dirinya dan Uu.

"Mudah-mudahan dengan yang tadi disampaikan dan dicontohkan, dalam hitungan menuju hari pencoblosan kita bisa memaksimalkan pengetahuan tentang saya 100 persen buat pemilih dan Pak Uu juga," katanya.

Program Penyelamatan KBU

Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga mengungkapkan ingin membentuk unit kerja cekungan Bandung untuk konsentrasi pemulihan di Kawasan Bandung Utara (KBU).

Unit kerja ini akan menyelesaikan KBU yanh dinilai belum terkoordinir dengan baik. Menurutnya, dalam unit kerja cekungan Bandung nantinya terdapat tim yang mengurusi soal tata ruang di KBU.

Dia menegaskan akan memperketat setiap perizinan pembangunan yang berkaitan dengan KBU. Bisa jadi nantinya tidak akan ada pembangunan lagi.

"Untuk mengupayakan pembentukan unit kerja cekungan Bandung itu, diperlukan payung hukum berupa peraturan presiden (perpres)," terangnya.