Kubu Djan Faridz klaim Majelis Islah PPP disetujui pemerintah

"Seluruh surat dibuat Pak Suryadharma Ali dilampirkan ke Pak Yassona dan Luhut."

2016-03-02 20:01:00

Djan Faridz

Kubu Djan Faridz mengklaim pembentukan Majelis Islah PPP mendapatkan persetujuan dari pemerintah melalui Menkum HAM, Yasonna Laoly dan sudah dibicarakan kepada Menko Polhukam, Luhut Binsar Pandjaitan pada beberapa waktu lalu.

Politikus PPP Fenita Darwis menyatakan surat keputusan pembentukan Majelis Islah juga sudah dikirim kepada kedua menteri tersebut.

"Seluruh surat dibuat Pak Suryadharma Ali dilampirkan ke Pak Yassona dan Luhut. Pak Yassona akan membantu menyelesaikan islah," kata Fernita saat jumpa pers di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu (2/3).

Yassona, kata dia, pihaknya juga akan melaporkan adanya pembentukan Majelis Islah tersebut kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bahkan ia akan berkomunikasi dengan kubu Romi untuk masuk dalam Majelis Islah itu.

"Pak Yassona mengatakan lapor dulu dengan Presiden dan Pak JK. Kemudian berkoordinasi menyampaikan Romi cs dan akan bekerjasama duduk bersama, ada niat yang baik dari pemerintah," kata dia.

Dia menjelaskan kepengurusan Majelis Islah terdapat lima orang dari Muktamar Jakarta, Bandung dan Surabaya sehingga totalnya menjadi 15 orang. Namun, saat ini baru 10 orang karena kepengurusan Surabaya tidak menyerahkan nama-nama kadernya untuk menjadi anggota Majelis Islah.

"Makanya, kami terus mengajak kubu Rommy untuk ambil bagian menjadi Majelis Islah ini. Kalau mereka mau bergabung silakan. Tapi kami akan membuka tangan untuk mereka," tukasnya.

Nama kader yang masuk Majelis Islah antara lain Epyardi Asda, Humphrey R Djemat, Nukman Abdul Hakim, Wardatul Asriah, Fernita Darwis, Habil Marati, Djafar Alkatiri, Syahrial Agamas, Ratieh Sanggarwaty, Wafi Maemoen Zubaer. Ketua Majelis Islah, Suryadharma Ali, Penasihat Majelis Islah Maemoen Zubir, Tosari Widjaya, Yudo Paripurno, Ramly Nurhapy, Taman Achda, Thahir Saimima, dan Lukman Hakim.

(mdk/ren)