Kritik KIP Jokowi, Politisi Gerindra Nilai Pendidikan Dijamin Konstitusi

"Hak pendidikan sudah menjadi bagian dari konstitusi kita. Itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Kita seharusnya tidak usah membagi-bagikan kartu. Maka kebijakan itu menjadi suatu pertanyaan besar yang harus segera dijawab dan harus diubah," kata Sara.

2019-02-28 22:00:11

Jokowi

Ketua DPP Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mempertanyakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diluncurkan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Dia khawatir, bagi-bagi kartu sakti itu hanya bagian dari proyek pencitraan politik yang dilakukan oleh rezim.

Hal itu Rahayu katakan dalam Foreign Media Briefing 'Pemuda dan Ketenagakerjaan' di Media Center Prabowo-Sandi di Jalan Sriwijaya I No 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/2).

Dalam kesempatan itu, wanita yang akrab disapa Sara ini, juga mengkritisi keberadaan pendidikan vokasi yang selama ini gencar digemborkan Jokowi. Menurutnya, pendidikan vokasi yang ada saat ini salah arah, lantaran tidak cocok dengan kebutuhan pasar tenaga kerja di tanah air.

"Sekarang pendidikan vokasi lebih merujuk ke arah industri yang belum siap menerima tenaga kerja. Kami perlu memastikan adanya kesinambungan dan kecocokan antara industri dan pendidikan vokasi," kata Anggota Komisi VIII DPR ini.

Menurut Juru Bicara Prabowo-Sandi itu, pendidikan vokasi harus dibangun sesuai dengan kebutuhan ekonomi lokal. Namun, penyesuaian itu belum menjadi fokus pemerintahan saat ini.

"Apabila SMK tersebut dibangun di daerah dengan mesin ekonomi pertanian atau peternakan, maka seharusnya ada lebih banyak pendidikan vokasi mengenai pertanian dan peternakan. Jangan malah mendirikan sekolah montir atau industri otomotif di area dengan potensi tani dan ternak yang tinggi. Sehingga bisa menarik petani dan peternak muda untuk bekerja di daerahnya sendiri daripada meninggalkan kampungnya dan mencari kerja di kota," ucap Sara.

(mdk/rnd)