KPU Pertimbangkan Permintaan BPN agar Menteri Jokowi Tak Diundang Saat Debat

Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, mengatakan usulan tersebut disampaikan perwakilan BPN saat rapat pembahasan protokoler dan pengamanan debat cawapres. KPU akan memutuskan apakah usulan tersebut diterima atau tidak setelah menggelar rapat hari ini

2019-03-15 10:50:34

Debat Pilpres 2019

Komisi Pemilu Umum (KPU) akan mempertimbangkan usulan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga agar para menteri di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo tidak diundang ke lokasi debat Pilpres ketiga 17 Maret mendatang. Debat ketiga hanya akan diikuti cawapres.

Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, mengatakan usulan tersebut disampaikan perwakilan BPN saat rapat pembahasan protokoler dan pengamanan debat cawapres.

"Ada masukan dari BPN para menteri kabinet sebagai pembantu Presiden tidak diundang dalam debat. Tentu saja akan kita pertimbangkan," ujar Wahyu di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (15/3).

Menurut Wahyu, KPU akan memutuskan apakah usulan tersebut diterima atau tidak setelah menggelar rapat hari ini. "Dalam rapat nanti keputusannya,” katanya.

Adapun dalam debat cawapres kali ini, KPU memberikan jatah kursi bagi 450 tamu undangan. Masing-masing 75 undangan bagi tim paslon capres-cawapres. Sementara 300 kursi bagi tamu undangan KPU yang terdiri dari Presiden RI, para tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga tokoh pemuda.

Selain itu, pada debat ketiga ini terdapat Komite Damai yang terdiri dari enam anggota. Yakni satu perwakilan KPU, satu Bawaslu dan masing-masing timses capres dua anggota.

Wahyu mengatakan, komite ini bertugas mengantisipasi dan mendamaikan apabila pertikaian atau kegaduhan di ruang debat. Meski demikian, anggota tim juga berhak mengusir oknum yang tidak bisa didamaikan.

"Komite Damai itu berwenang untuk mengeluarkan yang bersangkutan dari arena debat," katanya.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com

(mdk/lia)