KPU minta Bawaslu buat kode etik awasi lembaga survei

KPU minta Bawaslu buat kode etik awasi lembaga survei. Anggota KPU RI Arif Budiman mengatakan, dengan adanya kode etik maka lembaga survei yang bermain mata dengan salah satu pasangan calon dapat dikenakan sanksi. Sejauh ini, belum ada lembaga atau badan yang melakukan pengawasan pada lembaga survei.

2016-10-08 19:03:00

Pilgub DKI

Lembaga survei mulai melakukan riset usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menutup pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI‎. Hasil yang disajikan survei terhadap tiga pasangan juga berbeda-beda.

Anggota KPU RI Arif Budiman mengharapkan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) membuat sebuah kode etik untuk lembaga survei. Harapannya agar hasil survei yang dirilis kepada publik tetap dapat terverifikasi dan tetap menjaga kredibilitas lembaganya.

"Bawaslu bisa rekomendasi pada lembaga survei buat bikin dewan etik yang terdiri dari masyarakat dan lembaga survei," katanya dalam diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (8/10).

Dia mengungkapkan, dengan adanya kode etik maka lembaga survei yang mencoba bermain mata dengan salah satu pasangan calon dapat dikenakan sanksi. Sebab sejauh ini, belum ada lembaga atau badan apapun yang dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga survei.

"Jadi kalau ada lembaga survei nakal, dewan etik bisa kasih sanksi supaya tidak melakukan pelanggaran lagi," tegasnya.

Meski demikian, katanya, sejauh ini lembaga survei masih berjalan sesuai track-nya dibandingkan Pilgub DKI 2012 lalu. Kala itu, salah satu pasangan mengklaim akan menang telak karena mengacu pada sejumlah survei yang memenangkan namanya.

"Ada pelajaran berharga Pilkada DKI lima tahun lalu sebelum pemungutan suara ada jajak pendapat yang katanya si A menang terus, jajak pendapat berhenti, ternyata real time si B menang. Meski putaran kedua sengit lagi tapi pemungutan suara selesai dan diakui masyarakat juga tenang," tutupnya.‎

(mdk/lia)