KPU DKI minta lembaga survei kedepankan fairness

KPU DKI minta lembaga survei mengedepankan fairness. Lembaga survei harus terdaftar di lembaga penyelenggara pemilu atau KPU untuk menjaga kredibilitas, badan hukum dan lainnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta belum lama menyelesaikan pembukaan pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Pilkada DKI 2017 mendatang. Namun beberapa lembaga survei telah merilis hasil riset mereka terhadap tiga pasangan calon.

Anggota KPU RI Arif Budiman mengingatkan semua lembaga survei untuk mengedepankan prinsip fairness dalam melakukan survei. Mereka harus independen, tanpa menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

"Lembaga survei harus mengedepankan fairness. Jangan menguntungkan dan merugikan salah satu pihak. Survei bukan untuk menjatuhkan," kata Arief dalam diskusi Polemik Radio Sindo di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/10).

Dia menjelaskan, pihaknya sebenarnya tidak mengurusi dan mencampuri hasil survei. Namun lembaga survei harus terdaftar di lembaga penyelenggara pemilu atau KPU untuk menjaga kredibilitas, badan hukum dan lainnya.

Seperti diketahui, pekan ini sejumlah lembaga survei merilis hasil temuannya terkait Pilkada DKI Jakarta 2017. Lingkaran Survei Indonesia (LSI), PolMark Indonesia dan Media Survei Nasional (Median) satu suara mengatakan elektabilitas petahana yakni Ahok-Djarot Saiful Hidayat semakin menurun.

Sementara itu Populi Center mengatakan petahana masih unggul dibandingkan dua pasangan lainnya, Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Agus Harimurti-Sylviana Murni.

"KPU tidak pernah mengurusi hasil survei. Tetapi tetap lembaga survei harus terdaftar di KPU," tutup Arief.(mdk/hhw)