Komisi III DPR Minta KPK Usut Kartu Prakerja
Fraksi-fraksi di DPR mengkritik anggaran kartu prakerja karena khawatir ada dugaan korupsi. Dugaan tersebut mengalir disampaikan kepada Ketua KPK Firli Bahuri dan jajarannya dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR.
Fraksi-fraksi di DPR mengkritik anggaran kartu prakerja karena khawatir ada dugaan korupsi. Dugaan tersebut mengalir disampaikan kepada Ketua KPK Firli Bahuri dan jajarannya dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR.
Anggota Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, program kartu prakerja menghabiskan anggaran Rp5,6 triliun. Untung dari program tersebut juga tergolong besar mencapai Rp1,12 triliun. Maka, dia meminta KPK juga mengawasi program tersebut karena rawan jadi bahan bancakan.
"Untungnya wah kalau untungnya segitu besar saya kira KPK concern mengawasi ini sebab ini betul-betul menjadi rawan," ujar Hinca dalam rapat di DPR, Rabu (29/4).
Dia juga menyoroti delapan vendor digital program kartu prakerja tidak melalui proses tender. Apalagi program tersebut tidak ada kaitan dengan penanganan krisis pandemi Covid-19.
"Kan tidak ada urusannya bagi-bagi alkes kenapa tanpa tender jadi nggak bisa menurut kita. Oleh karena itu potensi besar sekali untuk terjadi penyalahgunaan di situ tidak tepat dan tidak berdaya guna meraup keuntungan sangat berlebihan dan tidak melalui tender," kata Hinca.
Aboe Bakar Al-Habsyi dari Fraksi PKS senada dengan Hinca. Dia secara spesifik melihat vendor digital besutan mantan Stafsus Presiden Joko Widodo, Ruangguru.
Aboe juga menyoroti program yang materinya mudah didapat secara gratis. Menurutnya dengan anggaran besar tak sepadan dengan program yang disajikan.
"Jangan sampai uang negara Rp5,6 triliun menguap tanpa arti yang hanya menghadirkan pengangguran baru setelah mengikuti pelatihan online," kata dia.
Sementara itu, Anggota Komisi III Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan, program kartu prakerja ini berada di ruang gelap yang tak diketahui publik. Sebab, tak jelas siapa yang mendaftar dan bagaimana penentuan yang lulus tersebut.
"Ketika menentukan kelulusan apa indikatornya ini kan satu kejahatan juga di ruang gelap ini tolong seperti apa pos audit mereka menentukan siapa yang lulus siapa yang tidak," ucapnya.
Baca juga:
Pemerintah Sebut Program Pelatihan Kartu Prakerja Sesuai Kebutuhan Masa Depan
Pemerintah Minta Peserta Kartu Prakerja Tak Sia-siakan Uang Negara
Pemerintah Tak Ikut Campur Soal Besaran Komisi Pelatihan Kartu Prakerja
Kartu Prakerja Tak Cocok Dijadikan Program Semi Bansos di Tengah Pandemi Covid-19
Alasan Kartu Prakerja Berubah Jadi Semi Bantuan Sosial
Pelatihan Bahasa Inggris Paling Banyak Dipilih Peserta Kartu Prakerja