Komisi II DPR dengan Mendagri Gelar Rapat untuk Sepakati Perppu Pemilu Jadi UU
Komisi II dan pemerintah menargetkan Perppu Pemilu bisa disetujui untuk dibawa ke rapat paripurna, siang ini.
Komisi II DPR RI menggelar rapat dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (15/3). Dalam rapat tersebut, akan membahas Perppu No 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Komisi II dan pemerintah menargetkan Perppu Pemilu bisa disetujui untuk dibawa ke rapat paripurna, siang ini.
"Berdasarkan Supres (surat presiden) 13 Januari 2022 perihal RUU tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi UU, Presiden tugaskan Kemendagri dan Kemenkum HAM untuk wakili presiden dalam pembahasan," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia, dalam rapat.
"Nanti ada penjelasan pemerintah, pandangan DPR dan penyerahan Perppu dari pemerintah ke Komisi II. Sesuai kesepakatan rapat internal, karena Perppu urgent, setelah kita terima kita break. Masuk mendengarkan pandangan mini fraksi dan kalau kita bisa setuju, kita akan masuk keputusan Tingkat I," sambung dia.
Sebelumnya, DPR dan pemerintah telah membahas sejumlah muatan dalam Perppu Pemilu. Mendagri Tito Karnavian menyampaikan 10 muatan RUU Pemilu yang akan disahkan DPR tersebut.
Tito mengatakan Perppu Pemilu akan mengatur pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di provinsi baru atau Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Hal itu tertuang dalam Pasal 10A beleid tersebut.
"Pertama, 10A mengenai pengaturan pembentukan KPU di provinsi baru. Pengaturan mengenai mandat pembentukan KPU, mulai pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU provinsi di provinsi baru pada masa transisi, serta mekanisme pengangkatan untuk pertama kali," kata Tito.
Kemudian pada pasal 92A pengaturan membentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di DOB Papua, termasuk pengaturan mandat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu di provinsi baru dan pengangkatan pertama kali.
"Kemudian Pasal 117, penyesuaian usia untuk Badan Adhoc pengawas pemilu untuk mengakomodir kesulitan Bawaslu dalam rekrutmen lembaga Adhoc. Dalam hal tidak terdapat calon anggota Panwaslu kelurahan/desa dan pengawas TPS yang memenuhi persyaratan usia 21 tahun dapat diisi oleh calon anggota Panwaslu kelurahan/desa dan pengawas TPS yang berusia paling rendah 17 tahun dengan persetujuan Bawaslu kabupaten/kota," ujar Tito.
Perppu Pemilu ini juga mengatur syarat partai politik (Parpol) peserta Pemilu berdasarkan Pasal 173 Ayat (2) huruf b dan huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menyatakan bahwa syarat parpol peserta pemilu memiliki kepengurusan di seluruh wilayah provinsi dan kantor tetap.
Dalam Perppu yang baru, akan dibuat aturan pengecualian terhadap parpol peserta pemilu karena beberapa pertimbangan.
"Mengingat parpol membutuhkan waktu untuk pembentukan kepengurusan dan sarana pendukung lainnya diperlukan pengaturan mengenai pengecualian syarat kepengurusan dan kantor tetap partai politik di provinsi baru," ujarnya.
Selanjutnya Perppu ini juga mengatur jumlah kursi dan dapil DPR RI pada provinsi baru sebagai bentuk penyesuaian terhadap jumlah kursi dan daerah pemilihan untuk DPR RI. Aturani ini tertera pada Pasal 186.
Pada pasal 243, mengatur penetapan calon anggota DPRD provinsi. Menurut Tito, penetapan ini diperlukan untuk mengantisipasi belum terbentuknya pengurus parpol di tingkat provinsi pada empat daerah baru di wilayah Papua dan Papua Barat.
"Maka diatur mekanisme penetapan bakal calon anggota DPRD provinsi oleh pengurus parpol tingkat pusat," ujarnya.
Kemudian Pasal 276 tentang perubahan waktu dimulainya kampanye pemilu, penetapan daftar calon tetap, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan penetapan paslon presiden dan wakil presiden.
Terakhir, perubahan pada Pasal 568A tentang kebutuhan untuk antisipasi pelaksanaan Pemilu wilayah IKN Nusantara, termasuk pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
(mdk/eko)