Komisi I: Pemerintah Harus Bekerja Masif, Semasif Penyebaran Corona
Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, mengatakan pekerjaan rumah utama pemerintah mengatasi corona adalah memberikan edukasi secara masif pada semua lapisan masyarakat. "Memang harus masif, semasif cara virus ini bekerja," tegasnya.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid memberikan sejumlah catatan terkait penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Catatan dia berikan kepada Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi I.
Catatan pertama dia berikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pihaknya memandang, diseminasi informasi amat penting dalam menghadapi Covid-19. Peran besar Kominfo terkait bidang ini, kata dia, belum efektif.
Sesungguhnya ada banyak corong penyampaian informasi yang dapat dipakai oleh Kominfo dalam mengedukasi masyarakat tentang Covid-19. "Bekerjasama dengan operator seluler, itu satu langkah yang sebetulnya sangat mudah dan bisa dijalankan. Yang kedua, bekerjasama dengan televisi-televisi maupun media massa," jelas dia.
"Ini ada di UU Penyiaran, memberikan tugas melaksanakan iklan layanan masyarakat di setiap media massa baik televisi maupun cetak itu adalah juga hal yang sebetulnya sangat mudah tapi belum dilakukan juga, dan dapat dilakukan segera, ini masukan-masukannya," imbuhnya.
Pemerintah, lanjut dia, mesti berani memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait bahaya Covid-19. Termasuk kemungkinan yang buruk dan tidak menyenangkan.
Sebagai contoh, dia menyebut Kanselir Jerman Angela Merkel yang secara lugas menyampaikan, bahwa 70 persen masyarakat bisa saja terinfeksi Covid-19. "Indonesia harus berani mengatakan ke masyarakatnya, kalau kita tinggal diam sebagian besar warga negara indonesia akan terinfeksi," tegas dia.
Dalam pandangan dia, informasi semacam itu tidak dimaksudkan untuk membuat masyarakat panik. Sebaliknya, akan membuat masyarakat siap. Tentu dengan syarat informasi demikian, disertai dengan edukasi masyarakat terkait langkah penanganan yang harus dilakukan.
"Tapi rasa takut menurut saya ibu dokter, adalah sesuatu yang bisa menjadi positif dalam kerangka menghadapi virus yang betul-betul penyebarannya sangat cepat. Jadi kita tidak ingin menakut-nakuti masyarakat, tapi rasa takut pada kadar yang tepat itu diperlukan dalam kerangka kewaspadaan," paparnya.
"Menurut kami masyarakat selama mendapat informasi yang baik maka masyarakat akan merespons dengan baik, tidak juga berarti informasi itu kepanikan, itu tidak berarti aura negatif kalau diberikan informasi. Justru informasi itu dapat juga memberikan aura-aura positif dalam kerangka kewaspadaan," lanjut Meutia.
Pihaknya juga meminta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menggalang kerjasama intelijen lintas negara. "Jadi di intelijen-intelijen asing juga kita minta masukan, ada beberapa negara yang bagus melakukan atau efektif melakukan perang terhadap korona, ini juga harus dimaksimalkan komunikasi di bidang intelijen di negara-negara lain," ungkapnya.
Kepada Kementerian Pertahanan, Komisi I mendorong agar TNI seharusnya dilibatkan secara masif untuk membantu penanganan Covid-19. "Ini sudah menjadi OMSP atau Operasi Militer Selain Perang, karena jatuhnya adalah ini termasuk bencana. Bencana ini bisa dikategorikan. Artinya tidak ada keraguan lagi untuk TNI masuk membantu," terang dia.
"Kalau nanti misalkan kita membatasi arus-arus masuk ke Indonesia, tidak bisa hanya menjaga bandara. Yang sudah dilakukan saya rasa bagus melakukan disinfektan di bandara-bandara, tapi pintu-pintu lainnya, karena Indonesia negara kepulauan, baik pintu daratan maupun lainnya, itu juga harus dijaga. Kalau kita hanya menjaga jalur udara saja maka tidak akan efektif melakukan sterilisasi."
Kepada Kementerian Luar Negeri, pihaknya memberikan masukan bahwa opsi pemulangan WNI dari negara terjangkit belum perlu dilakukan. Mengingat sejumlah negara sudah melakukan lock down.
"Karena negara-negara lain seperti German dan Italy sudah melakukan lock down, Filipina, untuk kota Manila sudah dilakukan lock down," ujar dia.
Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri, diminta dapat mengoptimalkan peran KBRI untuk mendeteksi WNI di luar negeri, edukasi, dan penanganan jika ada yang membutuhkan pertolongan medis.
"Kita juga harusnya memberdayakan perwakilan kita di luar negeri untuk melakukan pendeteksian kepada masyarakat kita di luar negeri," ungkapnya.
Indonesia, kata dia, belum bisa melakukan lock down. Masalahnya terletak pada masih lemahnya edukasi pada masyarakat. Dia memandang, lock down tanpa pemahaman memadai malah bakal menjadi bumerang.
"Kita lock down tapi masyarakat tidak di edukasi, ya dia akan menyebar di dalam nanti. Lock down kan yang dari luar tidak bisa masuk. Tapi ketika di dalamnya tidak dilakukan diseminasi informasi maka lock down menjadi tidak efektif," tegas dia.
Karena itu, pekerjaan rumah pertama yang harus dilakukan pemerintas sebelum melakukan lock down, yakni edukasi masif. "Memang harus masif, semasif cara virus ini bekerja," tandasnya.
(mdk/lia)