Koalisi Jokowi seharusnya punya tim seleksi cawapres

Direktur for Presidential Studies-DECODE UGM, Nyarwi Ahmad menyampaikan saat ini yang bersaing menjadi cawapres Jokowi berasal dari latar belakang santri atau religius dan ekonomi. Karena belakangan ini isu ekonomi mulai menguat.

2018-07-18 03:48:00

Kandidat Cawapres Jokowi

Sampai saat ini Presiden Jokowi belum memutuskan siapa yang akan menjadi cawapresnya di Pemilu 2019 meski sudah mengungkapkan ada lima nama yang dikantonginya sebagai kandidat. Direktur for Presidential Studies-DECODE UGM, Nyarwi Ahmad menyampaikan saat ini yang bersaing menjadi cawapres Jokowi berasal dari latar belakang santri atau religius dan ekonomi. Karena belakangan ini isu ekonomi mulai menguat.

"Isu yang bersaing bukan hanya agama atau politik identitas tapi juga isu ekonomi. Kalau misalnya Presiden menganggap isu ekonomi lebih penting ke depan termasuk kinerja dalam mengelola pemerintahan mungkin mereka yang dianggap punya background kompetensi profesional ekonomi (akan dipilih). Nama-nama di situ ada banyak ya. Sri Mulyani salah satunya termasuk Airlangga tokoh yang representasi di situ. Kalau misalnya terkait agama, isu-isu agama, di situ ada beberapa nama juga seperti Pak Mahfud, Muhaimin," jelasnya usai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (17/7) malam.

Nyarwi melihat mengerucutnya jumlah kandidat cawapres Jokowi ini dapat mempengaruhi soliditas koalisi. Kemungkinan akan ada anggota koalisi yang goyah setelah nanti Jokowi mengumumkan cawapresnya. Jika nantinya ada parpol yang menolak, Jokowi harus memberikan solusi agar soliditas koalisi tetap kuat dan terpelihara. Karena itulah menurutnya diperlukan tim khusus dalam koalisi ini yang bertujuan menyeleksi para kandidat cawapres.

"Problem koalisi di kalangan Pak Jokowi ini kan kalau saya lihat secara umum belum ada tim khusus, tim khusus yang tidak hanya menyeleksi dari sisi kualifikasi, tapi tim yang mungkin menjalankan fungsi-fungsi koordinasi yang di sini butuh lintas partai sebenarnya. Dan itu menurut saya akan sangat membantu dalam me-manage potensi atau konflik kepentingan atau political threat," jelasnya.

"Tidak semuanya bisa diakomodasi. Tentu ada yang bisa ada yang enggak. Tentu itu yang menyulitkan dan itu tentu harus di-back up," lanjutnya.

Nyarwi mengatakan pola nasional-religius dalam memilih capres-cawapres masih relevan walaupun isu ekonomi menguat belakangan ini. Namun berdasarkan beberapa hasil survei isu ekonomi termasuk yang paling tinggi menjadi perhatian masyarakat.

"Tetapi ada psikologi elit yang belum bisa lepas bahwa kekhawatiran atas kemungkinan menguatnya politik identitas dan itu berbasis agama dan khususnya Islam, itu menjadi hal yang mengkhawatirkan. Dan kebetulan kita sudah lama kan didominasi oleh arus politik atau dalam narasi politik sehingga politik aliran itu tidak bisa hilang dan itu membentuk persepsi ya khususnya di elit. Klasifikasi itu akan lebih cair di level pemilih. Tapi di level elit gambaran itu kelihatan lebih nyata dan itu menentukan arah mereka termasuk koalisi-koalisi," pungkasnya.

(mdk/bal)