KIH dan KMP damai, pemerintah ingin segera rapat dengan DPR

Menteri Agraria Ferry tidak setuju jika harus menunggu DPR merevisi UU MD3.

2014-11-17 14:22:36

DPR Tandingan

Pemerintah menyambut baik damainya kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang berada di DPR. Dengan begitu, pemerintah optimis dapat berkoordinasi baik dengan DPR sebagai mitra kerja.

"Selama satu bulan ini kan kita belum sempat rapat kerja dengan teman-teman yang ada di DPR, sehingga nanti siang dengan ditandatanganinya rujuk kedua kubu ini tentu membuat jadi harmonis dengan teman-teman yang ada di DPR," ujar Menteri Perindustrian Saleh Husin di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/11).

Saleh berharap DPR telah siap menggelar RDP dengan pemerintah. "Kita harapkan seperti itu, supaya tidak tertunda lagi dan langsung bisa kita laksanakan (RDP)," ujar Saleh.

Hal senada juga diutarakan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan di Kantor Presiden. Menurutnya, damainya dua kubu tersebut akan mempercepat konerja pemerintah juga. Ferry tidak bisa membayangkan jika saat RDP, pemerintah harus menghadap kubu yang satu dan dengan kubu yang lainnya.

"Kan enggak mungkin kalau misalnya komisi KMP yang ngundang, Komisi KIH ngundang kita, dua-duanya harus datang, karena mereka anggota DPR secara resmi, dari pada dua-duanya begitu makanya saya bilang kalau mau cepat bisa lakukan penjelasan dari pemerintah oleh pimpinan dewan," jelasnya.

Namun demikian, Ferry tidak setuju jika harus menunggu revisi UU MD3. Ferry mengatakan revisi tersebut akan memakan waktu, sehingga kegiatan-kegiatan sinergi dengan pemerintahan atau lembaga akan terganggu.

"Mudah-mudahan cepat kalau misal ada persyaratan ada UU itu lama lagi. Menurut saya harus ada langkah yang signifikan, apalagi sebentar lagi ada masa reses. Setidaknya lebih baik perubahan-perubahan UU harus menyusul kemudian yang harus segera diselesaikan progam lima tahun ke depan," jelasnya.

(mdk/cob)