LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. POLITIK

Ketum PPP Ungkap Syarat dan Kriteria Capres KIB: Kader Partai Politik

Menurut dia, syarat utama dan ideal bagi seseorang yang diusung sebagai kepala daerah hingga presiden adalah kader partai. Hal tersebut merupakan tradisi yang tak boleh dirusak.

2022-07-16 07:01:35
Koalisi Indonesia Bersatu
Advertisement

Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan Koalisi Indonesia Baru (KIB) belum membahas calon presiden yang diusung untuk tahun 2024. Namun, dia menegaskan ada syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh sosok yang akan dipilih nanti.

Suharso menyatakan bahwa KIB yang terdiri dari PPP, PAN, dan Golkar sedang menyiapkan visi dan program untuk Indonesia ke depan. Setelah rampung, pembahasan akan berlanjut pada kriteria yang akan diusung.

"Setelah program, kriteria calon presiden, baru kita bicara siapa saja yang kira-kira memenuhi pencalonan itu. Mudah-mudahan akhir tahun ini kita sudah punya nama. Kan deket tuh tinggal lima bulan lagi," kata dia, Jumat (15/7).

Advertisement

Disinggung mengenai Airlangga Hartarto yang saat ini merupakan Ketua Umum Golkar untuk diusung, Suharso memilih menjawab normatif alih-alih memberikan pernyataan tegas.

Menurut dia, syarat utama dan ideal bagi seseorang yang diusung sebagai kepala daerah hingga presiden adalah kader partai. Hal tersebut merupakan tradisi yang tak boleh dirusak.

"Bung Karno sampai dengan pak Jokowi, itu semua kader partai yang jadi presiden, betul tidak? Jadi kita berharap ke depan jangan dirusak tradisi itu," ucap dia.

Advertisement

"Harusnya adalah kader partai, jadi siapa yang mau jadi presiden harus masuk ke partai karena setengah mati kita mengurusi partai terus ada orang lain cepluk masuk saja begitu," ia melanjutkan.

Meski begitu, menurut dia ada pengecualian bagi jabatan wakil yang bisa diisi oleh orang non partai untuk menunjukan Demokrasi.

"Kalau wakil presiden ya mungkin gitu ya, masih mungkin non partai, untuk menunjukkan bahwa partai politik itu demokratis dan bisa membuka peluang juga, jadi bukan dia berarti mendiskriminasi, enggak," Jelas dia.

"Tapi juga orang partai politik jangan didiskriminasi selama profesional, jadi seimbang gitu ya. Jadi orang politik juga banyak yang profesional," pungkasnya.

(mdk/ray)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.