Ketum PAN sebut hak angket KPK bisa jatuhkan pemerintahan Jokowi

2017-05-02 16:20:24

Partai Amanat Nasional

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dengan tegas menolak hak angket yang ditujukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hak angket, kata Zulkifli, dapat membuat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jatuh karena pada ujungnya akan menyatakan pendapat ke Presiden.

"(Ujungnya) menyatakan pendapat. Bisa jatuh pemerintah," kata Zulkifli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/5).

Zulkifli heran penyebab hak angket didasari atas kegeraman sejumlah anggota DPR yang meminta KPK membuka rekaman adanya dugaan telah menekan tersangka pemberi keterangan palsu dalam kasus korupsi e-KTP, Miryam S Haryani. Sebab itu, ia heran hak angket justru didukung oleh fraksi yang merupakan pendukung pemerintahan.

"Katanya soal rekaman. Tapi kalau rekaman aja masa diangket sih?" kata Ketua MPR ini.

Zulkifli menegaskan, hak angket dapat mengganggu kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Padahal, KPK saat ini tengah disibukkan setelah kembali menggarap kasus korupsi besar yaitu kasus korupsi Bantuan Likuidias Bank Indonesia (BLBI).

"KPK sedang tugas yang begitu penting justru sekecil apapun gangguan jangan. Karena lagi berat ini yang dihadapi BLBI," ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut Zulkifli, partainya tak akan mengirimkan perwakilan untuk masuk ke dalam Panitia Khusus (Pansus). Zulkifli mengatakan, apabila nantinya tercapai kuorum sehingga Pansus terbentuk, partainya akan melawan sehingga hak angket akan gugur.

"Kita akan lawan dengan cara apapun. Kalaupun tidak mengirim utusan bisa menyelesaikan masalah, kita tidak mengirim. Tapi kalau tidak, ya kita bertarung di dalam, akan melawan," jelas Zulkifli.

(mdk/msh)