Ketua MPR Soal Amandemen UUD 1945: Sikap Fraksi Masih Belum Seragam
Adapun, lanjut Bamsoet pihak yang setuju dengan Amandemen UUD 1945 dengan memasukan PPHN, barulah DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti beberapa waktu lalu.
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan, jika saat ini masih melihat dan menilai sikap dari setiap fraksi partai politik di parlemen terkait usulan Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk memasukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
"Jadi nanti sikap-sikap pimpinan parpol akan tercermin dari para anggotanya di parlemen ini. Apakah nanti dari DPR atau di badan pekerja di MPR, jadi akan terlihat nanti," katanya kepada wartawan, Rabu (18/8).
Kemudian, dia pun mengakui jika dari hasil dialog kepada fraksi-fraksi partai politik yang saat awal masa jabatannya, masih banyak sikap yang menyatakan kekhawatiran bila Amandemen UUD 1945 dilakukan.
"Ketika saya baru memimpin MPR kami telah melakukan roadshow keliling menemui para pimpinan MPR memang banyak masukan-masukan yang ketika itu kami terima. Ada yang setengah khawatir, ada yang khawatir, ada yang 'ini harus'. Masih situasional, belum seragam," terang politikus Golkar itu.
Adapun, lanjut Bamsoet pihak yang setuju dengan Amandemen UUD 1945 dengan memasukan PPHN, barulah DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti beberapa waktu lalu.
"Nanti sikap itu akan tercermin dari para anggota partai politik yang ada di fraksi di sini. Plus, kalau kelompok DPD sudah tegas kemarin ketua DPD sudah menyampaikan dukungan kepada PPHN," tutupnya.
Baca juga:
Ketua MPR: Penyempurnaan UUD 45 Tidak Boleh Dianggap Tabu
PAN Ingatkan Ketua MPR: Perubahan Konstitusi Didasarkan Aspirasi & Keinginan Rakyat
Demokrat: Tak Ada Jaminan Amandemen UUD 1945 Tidak Melebar ke Pembahasan Lain
NasDem: Amandemen Terbatas UUD 1945 Berpotensi Buka Kotak Pandora
Demokrat Sebut Bamsoet Bohong, Amandemen UUD '45 Belum Pernah Dibahas
Pakar Hukum Nilai Amandemen UUD Butuh Biaya Besar, Berisiko untuk Ekonomi
Ketua MPR: Amandemen UUD 1945 Tak Mungkin Buka Kotak Pandora