LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. POLITIK

Ketua DPR minta KPU bersihkan nama pemilih ganda di DPS Pilkada 2018

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuntaskan persoalan nama ganda dalam daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pilkada Serentak 2018. Sebab, ada ribuan pemilih ganda di sejumlah daerah yang menggelar pilkada tahun ini.

2018-04-06 19:43:00
Pilkada Serentak
Advertisement

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuntaskan persoalan nama ganda dalam daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pilkada Serentak 2018. Sebab, ada ribuan pemilih ganda di sejumlah daerah yang menggelar pilkada tahun ini.

"Mendorong KPU segera melakukan coklit atau pencocokan dan penelitian data kembali di seluruh daerah yang akan mengikuti Pilkada 2018," kata Bamsoet di Jakarta, Jumat (6/4).

Sebelumnya pemilih ganda dalam DPS ditemukan di sejumlah daerah. Antara lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur (5.373 nama), Bali (2.796) dan Jawa Timur (300 nama).

Advertisement

Bamsoet menegaskan, KPU harus segera memperbaiki DPS yang memuat nama pemilih ganda. Legislator Golkar itu juga meminta KPU membersihkan DPS Pilkada 2018 dari nama warga yang sudah meninggal dunia, tidak berdomisili sesuai TPS terdaftar, masih berusia di bawah umur, ataupun yang berstatus TNI/Polri.

Selain itu, Bamsoet juga meminta seluruh pemerintah daerah hingga tingkat rukun tetangga (RT) untuk bersama-sama masyarakat bertindak proaktif dalam melakukan pengecekan DPS, sekaligus melaporkan apabila menemukan permasalahan. "Ini penting guna menghindari kecurangan dalam pilkada sekaligus mewujudkan pesta demokrasi yang jujur dan adil," tegasnya.

Baca juga:
KPU sebut Capres petahana hanya dapat fasilitas pengamanan
Bahas PKPU, Mendagri temui ketua DPR
Komisi II DPR dorong KPU tegas atur larangan libatkan anak-anak saat kampanye
Uji publik rancangan peraturan KPU terkait Pemilu 2019
Uji publik rancangan peraturan KPU terkait Pemilu 2019
KPU prihatin lembaga pemantau minim di Pilkada Serentak 2018

Advertisement
(mdk/bal)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.