Kemendagri janji selesaikan pencairan anggaran sebelum Pilkada

Kemendagri juga meminta pemerintah daerah ikut bantu distribusi logistik.

2015-12-04 12:36:22

Pilkada Serentak

Persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di beberapa wilayah mengalami kendala belum cairnya anggaran dari pemerintah. Sebut saja di lima di wilayah yakni Pematang Siantar, Oku Timur, Natuna, Tanjung Jabu Barat, dan Kuantan Singingi. Batas maksimal pencairan anggaran 5 Desember 2015.

Sekjen Kementerian Dalam Negeri Yuswandi Tumenggung menuturkan, pemerintah berkewajiban memfasilitasi penyediaan dan pencairan anggaran. Karena itu dia berjanji mendorong penyelesaian pencairan anggaran untuk kebutuhan pilkada.

"Mendagri juga koordinasi dengan Bawaslu dan KPU terkait anggaran, kita selesaikan sebelum Hari H tentunya, Dirjen keuangan daerah juga konsen ke anggaran," ujar Yuswandi pada acara pembekalan kepada seluruh anggota Tim Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 yg diikuti oleh 269 daerah di gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (4/12).

Tidak hanya pencairan anggaran, Kemendagri juga meminta pemerintah daerah mengambil peran lebih besar. Mulai dari membantu proses distribusi logistik hingga pengawasan terhadap netralitas pegawai negeri sipil (PNS).

Dia menjelaskan, distribusi logistik memang menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Namun pemda perlu memberi dukungan terutama daerah yang terpencil dan sulit dijangkau.

"Pemda ini kan dalam perundangan ada kaitannya dengan surat suara, terkait dengan penyediaan anggaran juga, terus sukses dalam distribusi logistik. Pemda juga punya kewajiban menjaga netralitas ASN, kita juga pantau kaitannya ketertiban di daerah," katanya.

(mdk/noe)