Kecewa kinerja SBY, kader Demokrat Bali pindah 'rumah' ke Hanura

Kekecewaan terhadap SBY karena sampai saat ini tidak pernah melantik PAW yakni pengganti Jero Wacik yang sudah terlibat korupsi sejak dua tahun lalu, dan melantik PAW pengganti Putu Sudiartana yang juga sudah terlibat kasus korupsi.

Mengikuti jejak Gede Pasek Suardika yang melepas baju berwarna biru, nyaris hampir seluruh kader demokrat dari berbagai ranting dan DPC Demokrat Bali 'loncat' ke partai Hanura. Langkah tersebut diputuskan karena kecewa terhadap kinerja partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Mereka yang mengundurkan diri itu adalah mereka yang masih aktif dalam kepengurusan baik yang sebagai ketua dan pengurus DPC Partai Demokrat maupun beberapa ketua dan pengurus PAC di beberapa kecamatan di Bali. Para kader itu melepas jas serta atribut yang mereka kenakan dan menggantikan dengan baju kebesaran Hanura yang disematkan oleh Ketua DPD Partai Hanura Made Sudarta dan Gede Pasek Suardika.

Pasek Suardika menjelaskan jika dirinya menerima banyak aspirasi dari kader Partai Demokrat yang menyatakan kekecewaannya terhadap SBY dan pengurusan Partai Demokrat di Bali.

"Umumnya mereka kecewa terutama dengan Ketum SBY dan Ketua DPD Partai Demokrat Bali Made Mudarta karena secara kinerja dan aspirasi yang tidak tersalurkan," ungkap Pasek, Jumat (27/1) di Denpasar.

Lanjut dia, kekecewaan terhadap SBY karena sampai saat ini tidak pernah melantik PAW yakni pengganti Jero Wacik yang sudah terlibat korupsi sejak dua tahun lalu, dan melantik PAW pengganti Putu Sudiartana yang juga sudah terlibat kasus korupsi.

"Dua kader itu mewakili ratusan pemilih asal Bali sehingga saat ini terjadi kekosongan kursi asal Bali. Ini partai apa ini? Sudah terlibat korupsi kok masih dipertahankan," ujar Pasek.

Sejumlah pengurus DPC, pengurus anak cabang (PAC) Partai Demokrat Karangasem yaitu Kecamatan Rendang, Sidemen dan Manggis juga rame-rame pinda ke Hanura. "Kami kecewa juga terhadap Made Mudarta ketua DPD Demokrat Bali. Dalam Musda di Kabupaten Karangasem tidak ada kesepakatan tetapi malah dibiarkan," ujar I Ketut Pasek, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Karangasem.

Dia mengatakan, sangat tidak layak sebagai partai yang demokratis karena terjadi pemberlakuan sistem yang tidak lazim.