Kasus e-KTP bisa turunkan elektabilitas Partai Golkar

Kasus e-KTP bisa turunkan elektabilitas Partai Golkar. Apalagi kader partai berlambang pohon beringin ini cukup banyak yang disebut atas dugaan menerima uang korupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. Golkar telah melakukan konsolidasi agar para kader tetap solid menghadapi terpaan badai kasus e-KTP.

2017-03-10 13:05:40

Korupsi E-KTP

Ketua bidang politik, hukum dan keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai khawatir dengan kasus mega korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menyebut nama sejumlah kader Partai Golkar. Sebab, kasus ini dapat menurunkan elektabilitas Partai Golkar di kontestasi Pemilu. Apalagi kader partai berlambang pohon beringin ini cukup banyak yang disebut atas dugaan menerima uang korupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.

"Teman-teman (wartawan) memblow up ini begitu hebat mempengaruhi elektabilitas Partai Golkar ini harus kita sampaikan mari kita sadari itu dan ini konsekuensi," kata Yorrys di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jumat (10/3).

Yorrys mengatakan partainya telah melakukan konsolidasi agar para kader tetap solid menghadapi terpaan badai kasus e-KTP.

"Kita sendiri sedang lakukan konsolidasi di rakornis bisa bagaimana membangun soliditas baru karena ini politik," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketum Partai Golkar Setnov berulang kali membantah menerima uang pelicin e-KTP. Setnov bahkan bersumpah atas nama Allah, Tuhan YME, tak menerima Rp 1 pun dari proyek e-KTP. Dia memastikan tidak ada kader Partai Golkar yang terlibat dalam kasus yang diduga merugikan negara sekitar Rp 2,3 triliun itu. Setnov meminta kader Partai Golkar untuk tidak menggubris kasus tersebut. Dia menganggap kasus yang tengah ditelisik oleh KPK itu adalah godaan kecil.

"Jangan sampai kita menanggapi isu yang saat ini lagi menggoda. Partai kita makin baik, mudah-mudahan kita akan tambah baik. Ini godaan yang kecil, kalau ada yang sampaikan hal gaduh pada kita, kita harus kuat," katanya dalam sambutan acara Rakornis Partai Golkar di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, Kamis (9/3).

Dia mengungkapkan, dakwaan yang beredar dan memuat nama kader Partai Golkar terlibat tidak benar. Bahkan, Ketua DPR ini sempat bingung dengan adanya pemberitaan yang mengatakan dirinya menerima uang sebesar Rp 543 miliar.

Setnov menegaskan, apa yang tertera dalam dakwaan tidak benar. Bahkan, dia telah bersumpah tidak menerima apa pun dari e-KTP walaupun hanya Rp 1 pun. "Kedua, saya sampaikan apa betul Golkar terima Rp 150 miliar? Saya bilang itu durhaka, saya demi Allah, kepada kader Golkar saya tidak pernah terima apapun," katanya.

(mdk/noe)