Kapolda Jabar sebut politik uang jadi pemicu konflik saat Pilkada

Ia menjelaskan, demografi penduduk di Jawa Barat digambarkan seperti piramida, di mana masyarakat kecil berada di posisi bawah dengan jumlah yang banyak.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Agung Budi Maryoto menginstruksikan anggotanya untuk bisa menekan potensi kericuhan saat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun depan.

Hal itu disampaikan Agung usai membuka Apel Besar Tiga Pilar dan BA Pulbaket Polsek dalam rangka Pengamanan Dana Desa dan Pilkada Serentak 2018 di Graha Batununggal Indah, Kota Bandung, Kamis (2/11).

Salah satu pemicu konflik yang harus diwaspadai adalah praktik politik uang. Ia menjelaskan, demografi penduduk di Jawa Barat digambarkan seperti piramida, di mana masyarakat kecil berada di posisi bawah dengan jumlah yang banyak.

Dalam Pilkada serentak yang berlangsung di 16 kota/kabupaten dan Pilgub Jabar tahun 2018, wilayah Jabar memiliki Daftar Pemilik Tetap (DPT) sebanyak 33 juta pemilih.

"Praktik politik uang masih sangat rawan terjadi saat pilkada nanti. Artinya potensi konflik pun besar kemungkinan muncul. Ini tugas Bhabinkamtibmas melakukan cegah dini semua potensi konflik sekecil apapun," katanya.

Dalam kesempatan itu, Agung meminta masyarakat untuk melewati semua tahapan pilkada serentak dan Pilgub Jabar 2018 dengan kondusif dan tenang, meski situasi politik meningkat.

"Masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bakal memecah belah masyarakat. Tidak boleh memobilisasi masa untuk tindakan anarkis kampanye," ujarnya.(mdk/rzk)