'Kalau PAN dikasih jatah kursi menteri, apa partai lain gak marah?'

"Partai-partai lainnya dalam KIH sudah berdarah-darah loh memenangkan Jokowi-JK,” kata Mutty.

2015-10-23 02:01:00

Reshuffle kabinet

Isu reshuffle kabinet jilid II berhembus makin kencang seiring kabar Presiden Jokowi yang meminta Partai Amanat Nasional (PAN) menyetor lima usulan nama kadernya ke Istana. Hal tersebut terjadi tak lama setelah masuknya PAN ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Menanggapi hal tersebut Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem, Luthfi A Mutty memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah telah mengakomodir PAN ke dalam kabinet. Namun dia geram jika PAN benar-benar mendapat jatah kursi pada reshuffle kabinet jilid II yang diperkirakan dilakukan pertengahan November atau setelah Pilkada serentak nantinya.

Sebab menurutnya PAN bukanlah partai yang ikut susah payah mendukung pencalonan Jokowi-JK untuk menjadi presiden silam.

”PAN kan baru-baru saja masuk, kalau kemudian di tengah jalan dikasih jatah kursi menteri apa partai lain gak marah. Partai-partai lainnya dalam KIH sudah berdarah-darah loh memenangkan Jokowi-JK,” kata Mutty di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10).

‎Di sisi lain, menurutnya dengan rencana ditariknya PAN ke dalam kabinet kerja mengisyaratkan bahwa koalisi tanpa syarat batal. Sebab baginya ketika upaya PAN menawar kursi kabinet diakomodasi Presiden. Hal ini akan mempengaruhi pendapat publik terhadap dinamika internal kabinet. Selain itu, ia juga khawatir persepsi publik akan menilai presiden inkonsisten dengan keputusannya.

“Kalo konsisten tidak perlu (reshuffle) dengan membagikan kursi tersebut,” tuturnya.

Meski begitu, anggota Komisi II DPR ini mengakui bahwa reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Reshuffle ini dinilai sebagai evaluasi Presiden setiap tahun terhadap kinerja para pembantunya yang dinilai tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian, Luthfi berharap presiden lebih hati-hati mengocok ulang kabinet.

"Jika hal itu dilakukan secara serampangan, sekedar untuk mengakomodir kepentingan salah satu partai pendukung dan melenceng dari konsensus awal, maka akan merusak hubungan antar partai di dalam koalisi sendiri," pungkasnya.

(mdk/ren)